Pertamina siap pasok elpiji 2.000 MT di Maluku November 2021, stok terjamin

Ambon (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) Cabang Ambon menyatakan siap menyalurkan gas elpiji di provinsi Maluku seiring selesainya pembangunan Terminal Liquified Petroleum Gas (LPG) berkapasitas total 2.000 metrik ton (MT) di Waeyame, Kota Ambon.

"Terminal LPG sudah rampung 100 persen dan saat ini kita siap menyalurkan dan memasarkan gas elpiji ke masyarakat di Maluku pada November 2021," kata Region Manager Retail Sales PT Pertamina (Persero) Papua-Maluku, Awan Raharjo, di Ambon, Jumat.

Rampungnya terminal LPG berdampak status terminal transit bahan bakar minyak (BBM) di Wayame, Kecamatan Teluk Ambon meningkat menjadi terminal terinegrasi.

"Wayame telah menjadi terminal terintegrasi karena berfungsi selain menyalurkan BBM juga gas elpiji untuk wilayah Maluku," katanya.

Gas elpiji yang dijadwalkan mulai disalurkan pada November 2021 adalah jenis non PSO (Public Service Obligation) atau non subsidi.

"Maluku belum masuk tahapan konversi BBM ke elpiji, sehingga yang disalurkan dan dipasarkan kepada masyarakat adalah tabung berwarna merah muda (pink) atau non subsidi," katanya.

Kehadiran terminal LPG tersebut, tandasnya, akan berdampak harga jual elpiji di wilayah Maluku, khususnya di Kota Ambon akan menjadi lebih murah.

"Selama ini elpiji yang dipasarkan di Maluku didatangkan dari Surabaya, Jatim. dengan pengoperasian terminal LPG Wayame, maka harga jualnya di pasaran akan semakin murah," katanya.

Tahap awal penyaluran menurut Awan selain di Kota Ambon, juga akan menjangkan Pulau Seram yang meliputi tiga kabupaten yakni Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Seram bagian Timur.

Selain itu juga penyalurannya di Pulau Buru yang meliputi dua daerah yakni Kabupaten Pulau Buru dan Buru Selatan.

Saat ini sedang dirampungkan tiga Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di wilayah Kota Ambon untuk mempercepat dan mempermudah penyaluran elpiji di sejumlah kabupaten di Maluku itu.

Kendati demikian, Awan menjelaskan penyaluran dan pemasaran elpiji di Maluku, tidak berarti subsidi BBM khususnya minyak tanah (mitan) di provinsi tersebut dihapuskan.

"Maluku belum termasuk dalam program konversi mitan ke elpiji, jadi tidak ada penghapusan subsidi, tetapi penyalurannya dilakukan secara bersamaan," katanya.

Anggota Komisi VII DPR-RI Mercy Chriesty Barands, mengapresiasi penyelesaian pembangunan terminal LPG tersebut dan hanya menunggu izin operasional dari Dirjen Migas Kementerian ESDM.

"Kita akan dorong agar izin operasionalnya bisa segera dikeluarkan Dirjen Migas, sehingga mempercepat penyaluran dan pemasaran elpiji di seluruh wilayah Maluku," katanya.

Kendati demikian, politisi PDI Perjuangan dari Dapil Maluku itu, meminta pihak Pertamina untuk lebih gencar melakukan sosialisasi pra kondisi penyaluran elpiji kepada masyarakat.

"Sejauh ini masyarakat di Maluku masih beranggapan penggunaan elpiji sangat berbahaya atau berisiko tinggi, sehingga Pertamina harus gencar menyosialisasikannya, terutama menyangkut tata cara penggunaan, sehingga masyarakat siap jika sewaktu-waktu dilakukan konversi," katanya,

Pertamina telah diminta untuk menyiapkan skenario pra kondisi penggunaan elpiji kepada masyarakat, mengingat pengoperasian terminal LPG tersebut akan mengarah pada konversi bahan bakar mitan ke gas di Maluku

Pihaknya tandas Mercy telah membahas masalah transportasi elpiji ke Pulau Seram dan Pulau Buru dengan menggunakan transportasi laut, sehingga tidak mengganggu transportasi barang dan manusia.

"Misalnya distribusi gas elpiji dari Ambon ke Pulau Buru diisyaratkan untuk sewa kapal penyeberangan feri dan tidak boleh bercampur dengan orang. Dari sisi ekonomi ini sangat memberatkan pihak Pertamina. Kendala ini akan dibicarakan lintas kementerian untuk dicari penyelesaiannya," katanya.