Ambon (ANTARA) - Anggota komisi II DPRD Maluku, Halimun Sahulatu meminta anggaran perjalanan dinas dilingkungan Pemprov Maluku diperkecil, dan lebih memperbanyak belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin.
"Ternyata saya melihat masih begitu banyak anggaran perjalanan dinas, walau pun fungsi dari provinsi adalah fungsi koordinasi," kata Halimun di Ambon, Rabu.
Meski pun memiliki fungsi koordinasi, tetapi kemudian bukan berarti bahwa berbagai kegiatan yang menekankan angka penurunan kemiskinan itu kurang mendapatkan perhatian.
Baca juga: DPRD : UMP Maluku 2022 naik tipis 0,55 persen, harus diawasi
Penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 272,03 ribu jiwa.
BPS provinsi mencatat jumlah penduduk miskin di Maluku sebanyak 321,81 ribu jiwa atau menurun tipis 0,6 ribu jiwa bila dibandingkan dengan September 2020 sebesar 322,40 ribu jiwa.
Jumlah tersebut menurun 0,5 ribu jiwa dibandingkan bulan September 2020 yang menunjukkan angka 272,53 ribu jiwa.
Kemudian kalau dilihat dari sisi persentasenya maka tingkat kemiskinan di perdesaan pada Maret 2021 (26,96 persen) juga mengalami penurunan dibandingkan September 2020 yang sebesar 27,06 persen.
"Maka dalam pembahasan anggaran KUA dan PPAS, saya minta semua kegiatan harus berujung pada penurunan angka kemiskinan, karena penurunan jumlah penduduk miskin di Maluku justeru sangat kecil nol koma sekian persen," ucapnya.
Baca juga: Wapres desak Maluku konvergensi program penyelesaian miskin ekstrem, begini arahannya
Soal pembagian porsi anggaran daerah ke seluruh kabupaten dan kota yang bervariatif, itu sudah ditekankan bahwa perlu ada pemerataan anggaran terutama kabupaten/kota yang angka kemiskinan penduduknya tinggi seperti Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, atau Kabupaten Seram Bagian Timur.
"Provinsi hanya memiliki fungsi koordinasi, dan sebenarnya yang harus melakukan aksi secara baik itu ada di setiap kabupaten/kota, namun bukan berarti pemerataan anggaran tidak dilaksanakan.
Dalam setiap kegiatan, perjalanan dinas juga banyak maka perlu dikurangi dan membuat program yang lebih banyak menyentuh masyarakat miskin.
Baca juga: Jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku capai 97.747 jiwa
