Ambon (ANTARA) - Anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan (Dapil) Kota Ambon, Rofiq Akbar Afifudin meminta pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku maupun pemerintah kota (Pemkot) Ambon lebih bersikap transparan terkait informasi COVID-19 agar tidak membingungkan masyarakat.
"Pemerintah harus bisa memberikan sosilaisasi sejak dini tentang penyebaran virus corona dengan varian baru saat ini yang disebut omicron, bagaimana cara penularan, pengobatan, serta mengantisipasinya sehingga masyarakat bisa mengetahuinya," kata Rofiq di Ambon, Jumat.
Menurut dia, sebagian besar masyarakat sudah menjalani vaksinasi hingga tahap kedua, bahkan ada yang sudah tahap penguatan (booster), dan tentunya akan membentuk kekebalan kelompok terhadap penyakit menular tertentu.
Bila kondisinya sudah seperti itu, maka seharusnya wilayah Kota Ambon dan sekitarnya berada dalam kondisi yang lebih baik.
"Kita sudah vaksin tahap kedua dan terbentuk kekebalan kelompok dalam arti imunitas tubuh lebih kuat dari sebelumnya maka seharusnya jangan ada lagi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. (PPKM) level 3 ," ujar Rofiq.
Dikatakan, masyarakat Kota Ambon sudah mulai bangkit dari keterpurukan setelah munculnya kasus COVID-19, demikian pula dengan sektor ekonomi.
"Jangan sampai dengan adanya kebijakan PPKM level 3, maka akan kembali menurunkan kesadaran warga. Jadi, semestinya tidak perlu lagi ada PPKM level 3 . Masyarakat silahkan beraktivitas, namun tetap menerapkan protokol kesehatan," tandas Rofiq.
DPRD Maluku minta pemerintah transparan terkait informasi COVID -19, intensifkan sosialisasi
Jumat, 18 Februari 2022 9:47 WIB
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin
