Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku menerbitkan empat rekomendasi penting dan sangat strategis sebagai upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan di daerah ini.
"Dari empat rekomendasi tersebut, yang pertama mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penguatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan akses terhadap modal dan pelatihan kewirausahaan," kata Wakil Ketua DPRD Maluku Muhammad Fauzan Rahawarin di Ambon, Rabu.
Menurut dia, fokus ini dimaksudkan guna mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi fokus utama dalam mendukung kehidupan layak bagi masyarakat miskin.
Selain itu DPRD juga menekankan pentingnya pemerataan layanan publik khusus di wilayah terpencil dan kepulauan.
Kemudian Reformasi tata kelola dan peningkatan kapasitas aparatur daerah menjadi poin penting, agar program penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan secara efisien dan tepat sasaran.
Pemerintah daerah diharapkan lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.
Lalu, perlunya optimalisasi program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan, dan subsidi pendidikan. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat rentan dari tekanan ekonomi dan krisis sosial.
Rekomendasi ini merupakan hasil konkret dari laporan reses 45 anggota DPRD Maluku dalam dua masa sidang dan usulan-usulan itu secara langsung mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di arus bawah.
"Prioritas utama DPRD saat ini adalah mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan pelayanan publik, dan menangani kesenjangan wilayah sebagai bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," tandasnya.
