Langgur, Maluku Tenggara (ANTARA) - Bupati Maluku Tenggara (Malra), M Thaher Hanubun menekankan perlunya sinergi dan menyingkirkan ego sektoral yang masih terjadi di sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di internal pemerintahan, karena hal tersebut selama ini masih menghambat pembangunan di daerah terluar Provinsi Maluku itu.
"Sangat disayangkan, bahwa sudah lebih dari tiga tahun kita berproses. Namun, dalam hal implementasi perencanaan pembangunan, kita belum mampu untuk membangun apa yang disebut sinergi, ego sentris dan ego sektoral masih terjadi," kata Thaher di Langgur, Rabu.
Ia mengatakan sudah memperingatkan seluruh kepala OPD saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Maluku Tenggara tahun 2023 pada Selasa (22/2)..
Ia mengungkapkan hingga kini kerja sama, kolaborasi dan sinkronisasi antarsektor belum terjalin dengan baik di Pemkab Malra. Hal ini menandakan bahwa secara konsep, masih ada OPD yang tidak memahami arah kebijakan pembangunan daerah, bahkan ada yang sengaja untuk tidak menaati kebijakan pembangunan yang ditetapkan.
"Kita setiap tahun menetapkan tema dan fokus pembangunan. Tema itu memiliki fungsi untuk membangun sinergi dan keselarasan dari setiap unit kerja," ujar Bupati..
Oleh karena itu, Musrenbang Malra pada 2022 diharapkannya menjadi wahana saling konfirmasi dan saling crosscheck antara pemangku kebijakan dan pemerintah daerah. Karena Musrenbang ini adalah forum antarpemangku kepentingan yang bertujuan untuk penyelarasan, sinkronisasi dan harmonisasi usulan.
"RKPD tahun 2023 adalah RKPD terakhir dalam pelaksanaan RPJMD Malra tahun 2018-2023, di mana kita ketahui bersama bahwa Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap upaya pencapaian target visi dan misi," kata Bupati.
Menurut dia, ada beberapa target kinerja yang mampu dicapai. Namun, masih ada pula yang belum tercapai. Meskipun demikian, masih ada waktu dua tahun bagi kita untuk bekerja lebih giat.
"Pada 2022 adalah momentum penting upaya pencapaian target pembangunan, selanjutnya di 2023, kita sudah harus memastikan, tujuan-tujuan strategis tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Ia menginstruksikan untuk 2023, hal-hal yang harus menjadi prioritas adalah berhubungan dengan upaya pemulihan ekonomi dan penyediaan atau pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.
"Maka, saya ingin menegaskan untuk setiap unit kerja dalam lingkup Kabupaten Maluku Tenggara, sesuai tugas dan fungsinya wajib mengupayakan perwujudan kedua maksud tersebut. Perencanaan tahun anggaran 2023 harus disusun dengan lebih teliti, hal-hal yang bersifat konsumtif, tanpa ada keluaran yang jelas, tidak perlu dianggarkan," tandas Bupati.
