Ambon (ANTARA) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Kota Ambon berdemonstrasi di Kantor DPRD Maluku memprotes kelangkaan BBM dan kenaikan harga kebutuhan pokok hingga perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024.
"Sebenarnya titik aksi kami ada dua lokasi yakni di Kantor DPRD Maluku dan Kantor Pertamina, namun karena ada aturan bahwa itu merupakan fasilitas negara yang vital maka kami diminta untuk hearing dengan DPRD," kata Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Ahmad Firdaus Mony di Ambon, Rabu.
Pernyataan Ahmad disampaikan saat bersama sejumlah pimpinan OKP Kota Ambon diizinkan menemui Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala bersama ketua komisi I Amir Rumra, Alimudin Kolatlena, Mumin Refra, serta sekretaris komisi III DPRD Maluku, Rovik Aqbar Afifudin.
Menurut dia, beberapa alasan untuk Pertamina harus hadir bersama dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD karena mereka harus menjelaskan secara konkrit kelangkaan BBM jenis pertalite.
"Kami juga menegaskan bahwa selain polemik efek global kenaikan harga BBM, kami merasa Pertamina turut bertanggungjawab akibat kebijakan mereka. Salah satunya adalah program langit biru sehingga saat ini tidak ada lagi BBM jenis premium," ujarnya.
Dua alasan ini yang mendorong Kelompok Cipayung Plus Kota Ambon melakukan aksi demonstrasi terhadap Pertamina.
Kemudian yang menjadi keresahan di masyarakat adalah isu perpanjangan masa jabatan Presiden, penundaan Pemilu serentak 2024, hingga perjuangan program Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port ke pemerintah yang belum ada kepastiannya.
"Kami berharap pimpinan dan seluruh anggota DPRD bersama Pemprov bahu-membahu membangun hubungan dengan semua pihak termasuk pemuda dan mahasiswa untuk sama-sama menyuarakan perjuangan ANP dan LIN untuk kepentingan masyarakat Maluku," tandasnya.
Sehingga tuntutan aksi adalah menolak kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, menolak kenaikan pajak penghasilan, menolak perpanjangan masa jabatan Presiden, dan mendesak pemerintah di tingkat pusat menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dan pembangunan ANP.
Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala mengatakan, aspirasi mahasiswa ini akan diteruskan ke Gubernur Maluku dan pemerintah di tingkat pusat.
"Kami juga mohon maaf karena Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury hari ini berhalangan menerima aspirasi saudara-saudara karena ada agenda lain yang memang sudah terjadwal," kata Asis.
Aksi demonstrasi yang berjalan damai ini juga mendapat pengawalan aparat keamanan dari unsur Polri bersama TNI.
Wakapolresta Pulau Ambon dan PP Lease, AKBP Heri Budi memimpin pengamanan 600 personel gabungan yang telah disiagakan pada berbagai lokasi sejak pagi hingga sore hari.
