Ternate (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan PDTT, Taufik Madjid menyatakan, seluruh pendamping desa di Maluku Utara harus profesional dalam mendukung Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dengan fasilitator atau tenaga pendamping pada program tekad untuk kesejahteraan masyarakat.
"Pendamping desa harus memahami perihal jalur komando atas perintah menteri itu harus secepat sampai di level bawah. Pendamping desa adalah etalase Kementerian Desa, sangat penting untuk terus berkoordinasi meskipun dengan cara yang berbeda namun poin besarnya adalah bagaimana mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa," kata Taufik Madjid usai memberikan arahannya sekaligus membuka Koordinasi Penguatan pendamping dan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa di Ternate, Jumat.
Kegiatan Rakor ini juga turut dihadiri oleh Dirjen Percepatan pembangunan Tertinggal Kemendes PDTT, Eko Sri Harianto, Wakil Walikota Ternate, Jasri Usman beserta para koordinatoor dan pendamping desa tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota se- Maluku Utara.
.Baca juga: Pemkab SBB harus terbitkan regulasi tata kelola dana desa
Taufik meminta agar adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan rekomendasi apa yang bisa diperbaiki Kementerian Desa terkait dengan Program P3MD Lewat TPP maupun di program tekad.
"Ini supaya betul-betul efektif dan signifikan sehingga daya dorong ke desa itu lebih kuat," ujarnya.
Dirinya juga memberi pesan kepada para pendamping Desa agar fokus bekerja terutama terhadap memberikan laporan dan data yang benar-benar riil di Desa terutama yang berkaitan dengan pengelolaan Bumdes, pengentasan kemiskinan dan persoalan stunting yang berada di Desa.
Sekretaris Daerah, Samsuddin A. Kadir menyampaikan, adanya Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melakukan pembangunan secara terpadu di desa.
Menurut dia, Dana Desa yang diperoleh selama beberapa tahun ini telah berhasil digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di desa seperti jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, drainase, sumur, serta sejumlah infrastruktur lainnya.
Baca juga: Meneroka kesiapan tiga Desa Wisata di Buleleng sambut delegasi G20
Karena itu, dikatakannya kepada peserta rakor pendamping desa khususnya tenaga pendamping desa yang baru saja direkrut tahun 2021 lalu nantinya harus benar-benar selalu berada di desa dalam melakukan tugas pendampingan.
"Saya harapkan dapat membantu para kepala desa dan perangkat desa bekerja maksimal dalam pengelolaan anggaran pembangunan"
Selain itu kata Samsuddin, Gubernur selalu menekankan kepada seluruh pejabat teknis di lingkup Pemerintah provinsi untuk bekerja secara profesional, loyal dan patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Saya juga terus menekankan semua pejabat Pemerintah provinsi agar intens melakukan sinergi program dengan Pemerintah kabupaten dan kota serta lintas instansi vertikal dalam rangka mewujudkan visi besar yang dimaksud," ujarnya.
Baca juga: Wali Kota Ambon: Kades harus mampu beradaptasi dengan teknologi
