Bupati Malra: penanganan konflik warga harus gunakan hati

Ambon (ANTARA) - Bupati Maluku Tenggara (Malra), M Thaher Hanubun mengatakan, penanganan konflik antara warga yang kerap terjadi di Malra harus diselesaikan dengan hati atau pendekatan kemanusiaan, dan sebagai pemimpin harus turun langsung merangkul semua pihak yang bertikai.

"Kita bekerja dengan hati, karena konflik sebesar apa pun kalau ada hati kita di situ untuk menanganinya maka pasti terwujud, karena hidup ini hanyalah sementara dan jangan kita sia-siakan hidup ini tetapi harus dimaksimalkan sehingga rakyat juga bisa melakukannya," kata Thaher Hanubun, di Ambon, Rabu.

Penegasan Bupati disampaikan usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPRD Maluku, Pangdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Kesbangpol provinsi, dan Kapolres Maluku Tenggara di gedung DPRD provinsi.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada TNI/Polri serta Kesbangpol dan instansi terkait lainnya yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan konflik antara desa (Ohoi) Ohoiren dan Ohoidertutu.

Soal anggaran yang diusulkan Rp1,2 miliar itu, pemkab mencoba untuk menyampaikannya karena Pemprov Maluku punya rakyat di setiap kabupaten/kota termasuk Malra.

"Makanya saya butuh sedikit kepedulian dan diyakini Gubernur pasti peduli, yang penting laporannya dibuat dan jangan sampai berjuang sampai ke Jakarta tetapi tidak dilaporkan kepada Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah di daerah sesuai aturan undang-undang," ujarnya.

Ada satu pasien di RSUP dr. Leimena juga akan dikunjungi Bupati dan langkah seperti ini juga merupakan salah satu cara Pemda memberikan perhatian sehingga bisa meredakan emosi masyarakat.

Baca juga: DPRD Maluku apresiasi penanganan konflik warga di Malra

Ketua komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wali Kota yang langsung turun ke lapangan dalam meredam konflik.

Dalam rapat ini juga dibahas usulan kebutuhan anggaran yang mendesak sebesar Rp1,2 miliar oleh Pemkab Malra untuk penanganan pengungsi dan mendapat respons positif DPRD.

"Makanya pimpinan DPRD akan menyampaikan kepada Sekda Maluku apakah dimasukkan dalam APBD Perubahan untuk pembangunan barak pengungsi dimana 26 rumah warga terbakar, pos pengamanan, hingga operasional TNI/Polri di sana," katanya.

DPRD juga akan menyampaikan aspirasi ke Mabes Polri terkait penambahan 200 prajurit Polri, maka diminta setengah dari jumlah itu bisa ditempatkan di Malra dan Kota Tual.

Apalagi Bupati Malra sudah menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan Mapolres di wilayah itu.

Baca juga: Bupati Thaher: Pendekatan Pemerintahan Dan Kekeluargaan Dilakukan Pemda Malra Bagi Dua Ohoi
Baca juga: Kapolda Maluku dan Pangdam serukan penyelesaian konflik dua Ohoi di Malra