Gubernur Maluku perintahkan operasi pasar untuk tekan inflasi, harus tepat sasaran

Ambon (ANTARA) - Gubernur Maluku Murad Ismail memerintahkan pihak-pihak terkait untuk segera melaksanakan operasi pasar guna menetralisasi harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan tingkat inflasi di provinsi tersebut.

"Mulai besok (Selasa) kita gelar operasi pasar di lima pasar tradisional di kota Ambon. Operasi pasar ini atas instruksi Gubernur untuk menetralisir harga dan mengendalikan inflasi," kata Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku Hadi Basalamah, di Ambon, Senin.

TGPP pada Selasa (5/9) menggelar rapat evaluasi pengendalian inflasi pangan daerah Maluku, dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Bakti Artanta, Plt. Kepala Biro Perekonomian Provinsi Maluku Onesimus Soumeru, Kepala BPS Maluku Asep Riyadi, unsur Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPDI) Maluku, Pimpinan OPD terkait, BUMN serta distributor.

Baca juga: Dolar merosot di tengah data pekerjaan AS

Menurutnya, operasi pasar akan dilakukan selama sepekan di lima pasar di Kota Ambon yakni Pasar Mardika, pasar Batumerah, pasar Transit Desa Passo, Kecamatan Baguala, pasar Wayame, kecamatan Teluk Ambon serta pasar Gudang Arang, Kecamatan Nusaniwe.

"Operasi pasar dilakukan serentak di lima pasar ini selain untuk penetrasi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok penting dan strategis, juga sebagai bentuk komitmen bersama untuk mengendalikan inflasi di Maluku, terutama yang bersumber dari volatile food pangan pokok," katanya.

Dia mengakui, keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sejak Sabtu (3/9) itu berdampak terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok secara nasional, termasuk di Maluku, sehingga diperlukan langkah preventif dan konkrit untuk pengendalian di lapangan.
Baca juga: Pemprov Maluku gelar OP sembako untuk tekan inflasi, berikut ini daftar harganya

Operasi pasar selama sepekan bekerja sama dengan para distributor dikhususkan untuk sejumlah komoditas utama yakni beras, gula pasir, minyak goreng cabe, telur serta terigu dengan harga jual di bawah harga yang berlaku di pasaran. "Berapa banyak kebutuhan masyarakat terhadap komoditi tersebut akan langsung dipenuhi distributor saat operasi pasar berlangsung," katanya.

Dia mencontohkan beras premium di pasaran Rp13.500 akan dijual saat operasi pasar dengan harga Rp11.000 per kg, sedangkan beras medium dijual Rp9.500/kg dari harga yang berlaku di pasaran yakni Rp11.000/kg.

Bawang merah dijual Rp23.000/kg atau lebih murah Rp5 ribu dari harga pasaran Rp28.000/kg, gula pasir dijual Rp13.000 sedangkan di pasar Rp14.000 hingga Rp14.500/kg, telur ayam di pasaran Rp2.200/butir dijual Rp1.900/butir saat operasi pasar, sedangkan minyak goreng dijual Rp13.000/liter atau lebih murah Rp1.000 dari harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp14.000/liter.

"Khusus cabe yang merupakan salah satu komoditi penyumbang inflasi secara nasional, kita jual saat operasi pasar dengan harga Rp50.000/kg atau lebih murah Rp25.000 dari harga jual di pasar yakni Rp75.000/kg," katanya.

Hadi menambahkan, operasi pasar selama sepekan hingga 13 September 2022, merupakan ujicoba dan akan ditindaklanjuti di wilayah lain di provinsi Maluku, terutama di Kota Tual yang merupakan lokus pemantauan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jika dalam sepekan operasi pasar harga masih tinggi, maka operasi pasarnya masih bisa dilanjutkan sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran dapat dikendalikan," tegasnya.

Baca juga: BPS: Inflasi Ambon akibat kenaikan harga komoditas sayuran, begini penjelasannya

Sedangkan menyangkut pemantauan di lapangan, akan dilakukan oleh TGPP, TPID Maluku dan instansi teknis terkait bersama Pemerintah Kota Ambon.

Operasi pasar yang dilaksanakan, merupakan salah satu upaya dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Provinsi Maluku yang diterapkan Gubernur Murad Ismail, di samping pengembangan tanaman cabe secara masif di sejumlah daerah di Maluku, diskresi distribusi kebutuhan pokok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, berkoordinasi dengan pemerintah daerah di beberapa daerah diantaranya Sulawesi Selatan dan Jawa Timur agar komoditas pangan yang mengalami surplus dapat dikirim ke daerah-daerah yang mengalami defisit termasuk 11 kabupaten/kota di Maluku.

Baca juga: Mendagri: Pemda jangan anggap enteng isu inflasi