Ambon (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku turun langsung melakukan pemantauan serta inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok di sejumlah pasar berjalan lancar dan aman serta berdampak terhadap pengendalian harga.
"TPID secara intensif telah melakukan pemantauan dan sidak baik di pasar maupun distributor untuk memastikan stok kebutuhan pokok aman dan distribusi di pasaran berjalan lancar serta harganya terjangkau oleh masyarakat," kata Kordinator Analisis Kebijakan Madya TPID Provinsi Maluku Sitty Bulkis Bandjar di Ambon, Senin.
Sitty bersama sejumlah pimpinan instansi termasuk Disperindag Maluku, dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku melakukan pemantauan dan sidak di Pasar Mardika dan Batu Merah pada Jumat (2/9) untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan tidak mengalami kenaikan.
Baca juga: Mendagri: Pemda jangan anggap enteng isu inflasi
Selain itu mereka juga mendatangi sejumlah distributor bawang dan minyak goreng guna mengecek stok maupun pasokan dua kebutuhan pokok yang ikut mempengaruhi kenaikan inflasi di Maluku itu.
"Kami juga melakukan bertemu dengan pimpinan PT. Pertamina maupun sidak langsung ke agen minyak tanah untuk memastikan stok maupun distribusi ke tingkat pangkalan dan pengecer berjalan lancar, sehingga tidak terjadi kelangkaan di lapangan," ujar Sitty.
Dia mengakui, Gubernur Maluku Murad Ismail telah memerintahkan instansi teknis untuk menggelar operasi pasar agar harga kebutuhan pokok penting dan strategis tetap terjamin, serta berdampak terhadap pengendalian inflasi di Maluku.
Baca juga: Tim Pengendalian Inflasi Daerah Malut jaga stabilitas harga jelang Idul Adha
Menyangkut tingkat inflasi di Maluku, kata Sitty, dalam sebulan terakhir berkisar 5,80 persen atau lebih tinggi di atas rata-rata nasional. "Kami upayakan dengan berbagai langkah, saat ini inflasi Maluku dapat turun ke kisaran 3 hingga 4 persen," katanya.
Sejauh ini, katanya, harga beberapa kebutuhan pokok masih cukup tinggi di antaranya cabai Rp75.000/kg di tingkat pengecer, sedangkan saat operasi pasar dijual Rp60.000/kg, bawang putih pada distributor Rp20.000/kg dan dijual oleh pengecer dengan harga Rp30 ribu, sedangkan bawang merah Rp22.000 dan dijual pengecer dengan harga Rp25.000 hingga Rp28.000 per kg.
"Khusus minyak goreng jenis 'minyakkita' saat operasi pasar dijual dengan harga Rp13.000 per liter, sedangkan harga di pasaran Rp14.000/liter. Stok minyak goreng saat ini baru masuk sekitar tujuh kontainer atau 200.000 liter. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan minyak goreng," katanya.
Baca juga: TPID Maluku imbau warga tidak borong kebutuhan pokok jelang Idul Fitri, stok terjamin
TPID Maluku bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas PU memperhatikan jalur distribusi kebutuhan pokok terjamin, terutama jalan, jembatan, kapal termasuk PT Pelindo untuk memprioritaskan angkutan kebutuhan pokok dari sentra produksi serta bongkar muat saat tiba di pelabuhan.
Menyangkut komoditas sayuran penyumbang inflasi di Kota Ambon pada bulan Agustus 2022 yakni sayur kangkung dan sawi putih
Dia menyatakan, telah dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Maluku untuk mengatasi kemungkinan gagal panen sebagai akibat musim hujan dan cuaca ekstrem.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku pada bulan Agustus 2022 Kota Ambon mengalami inflasi 0,82 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 114,65, akibat kenaikan indeks pada 10 kelompok pengeluaran terutama sayur kangkung.
10 komoditas utama yang mengalami kenaikan harga dengan andil terbesar terhadap inflasi Kota Ambon pada Agustus 2022 adalah sayur kangkung (0,283 persen), cabai rawit (0,275 persen), minyak goreng (0,1089 persen), sawi hijau (0,106 persen), bayam (0,1028 persen), sop (0,057 persen), sampo (0,031 persen), bawang putih (0,0309 persen), ikan cakalang/ikan ikan sisik (0,0283 persen), dan kacang panjang (0,0277 persen).
"Jadi Dinas Pertanian akan berkoordinasi dengan petani di lapangan untuk memastikan pengembangan berbagai jenis sayuran tidak gagal panen, sehingga tidak memicu inflasi di daerah. Intinya 4K yakni ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi serta komunikasi efektif antarpemerintah dan pelaku usaha berjalan lancar dan efektif," kata Sitty.
Baca juga: Bupati Thaher Apresiasi Semua Pihak Usai Raih Penghargaan TPID Tahun 2020
