Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan digitalisasi memainkan peran penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif.
"Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, yang mungkin bukan merupakan bagian dari lembaga keuangan manapun, dapat menggunakan layanan keuangan digital untuk melakukan transaksi keuangannya," kata Sri Mulyani dalam G20 GPFI High Level Symposium yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa,
Sri Mulyani menyebutkan inklusi keuangan Indonesia sejauh ini telah mengalami kemajuan, dimana pada 2021 inklusi keuangan domestik telah mencapai 83,6 persen.
Ke depan pada 2024, pemerintah menargetkan angka yang lebih tinggi lagi yaitu 90 persen untuk inklusi ekonomi. Dengan demikian, digitalisasi merupakan komponen utama bagi pemerintah untuk mencapai target itu.
Langkah ke depannya dalam mencapai inklusivitas adalah memperhatikan integrasi, serta komponen lainnya yakni keterlibatan, dorongan, dan penguatan nilai.
Tak hanya inklusivitas, Sri Mulyani menilai digitalisasi turut menurunkan biaya transaksi bagi beberapa kelompok rentan, seperti UMKM.
"Digitalisasi dan UMKM saling terkait, terutama dalam hal keuangan," ungkapnya.
Dengan begitu, kata dia, Pemerintah Indonesia terus mendorong digitalisasi UMKM. Per Juni 2022, sebanyak 19,5 juta UMKM telah masuk ke dalam ekosistem digital.
Untuk 2024, pemerintah menargetkan Indonesia memiliki 50 juta UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital.
Pemerintah sendiri juga telah menerapkan digitalisasi dengan menyediakan dan memperkenalkan pembayaran, pembukuan, dan pemasaran digital dalam rangka mendukung UMKM dan dalam rangka pemberdayaan sektor tersebut yang menjadi sangat penting.
Baca juga: Menkeu: Momentum pemulihan kuat berikan daya tahan ekonomi
