"Saat gempa bumi memang ada sekitar 400 jiwa di Desa Watwei, Kecamatan Dawelor-Dawera, Kabupaten MBD, yang lari ke gunung tetapi sekarang sudah kembali dan menempati rumah keluarga mereka sehingga tidak ada lagi relokasi pengungsi yang terpusat," kata Kepala Satlak BPBD Maluku, Ismail Usemahuw di Ambon, Selasa.
Penjelasan Ismail disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD Maluku dipimpin Richard Rahakbauw.
Menurut dia, dampak kerusakan akibat gempa khususnya di KKT totalnya 697 rumah penduduk terdiri dari 319 unit rumah rusak ringan, 322 rusak sedang, dan 56 unit lainnya mengalami kerusakan berat.
Baca juga: Pemdes Watuwey imbau warga kembali ke desa usai gempa M7,9
"Teman-teman di KKT saat ini sementara menyiapkan data pendukung secara by name by adress, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga serta titik-titik koordinatnya," kata Ismail.
Sehingga usulan yang nantinya disampaikan Penjabat Bupati KKT kepada BNPB itu sudah jelas agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan baik.
Kemudian untuk sarana/prasarana yang rusak khusus di KKT terdapat 83 unit, terdiri dari fasilitas pemerintah berupa sarana telekomunikasi, sarana kesehatan, dan prasarana lingkungan, sarana ibadah seperti gereja serta sarana pendidikan.
Dari 83 unit sarana pemerintah yang rusak terdiri dari rusak ringan 45 unit, rusak sedang 24 unit, dan rusak berat 14 unit.
Terkait dengan administrasi kedaruratan gempa bumi di KKT, diketahui ada dua kali diterbitkan surat keputusan tanggap darurat dimana yang pertama 10 Januari 2023, kemudian pada 24 Januari hingga 6 Februari 2023.
Baca juga: Aktivitas belajar mengajar di desa watuewy belum jalan, begini penjelasannya
"Saat ini sudah masuk pada tahap penetapan status transisi ke pemulihan dimulai dari 6 Februari hingga 8 Maret 2023," ujarnya.
Jadi sesuai kunjungan BPBD Maluku ke KKT, sarana/prasarana yang rusak untuk segera diperbaiki adalah Puskesmas rawat inap di Saumlaki, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Sebab fisik bangunan tersebut sudah tidak memenuhi syarat karena struktur kolom pendukung dari gedung Puskesmas rawat inap ini sudah hancur total saat terjadi gempa bumi.
Gedungnya sudah tidak bisa difungsikan sama sekali dan harus segera dibangun karena kesehatan ini merupakan pelayanan dasar dan diharapkan Komisi V DPR RI bisa melihat langsung kondisinya saat berkunjung ke sana.
Kemudian pada saat terjadi gempa bumi tektonik M7,5 pada 10 Januari 2023, pemerintah provinsi melakukan tugas tanggap darurat berupa pengiriman logistik ke KKT maupun Kabupaten MBD.
Baca juga: Polres KKT bantu warga korban gempa bersihkan puing rumah rusak, kepedulian sosial
Selain itu logistik untuk tanggap darurat yang kedua bersumber dari BNPB, Pemprov Maluku, Pemkot Ambon, BUMN kurang lebih 1.554 paket dan yang tersebar untuk KKT 782 paket, dimana 252 paket diantaranya untuk penduduk miskin ekstrim dn 530 paket untuk KK terdampak bencana.
Selanjutnya untuk Kabupaten MBD 772 paket di mana penduduk miskin ekstrem sebanyak 606 KK dan yang terdampak bencana 166 KK.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPBD: Tidak ada lagi pengungsi setelah gempa bumi di KKT dan MBD
