Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketersediaan air bersih perpipaan bagi warga Jakarta pada 2030.
"Tanpa KPBU, maka penyediaan air minum untuk Jakarta yang akan kita tuntaskan pada tahun 2030 tidak mungkin akan tercapai," ujar Basuki dalam seminar daring "Innovative Financing in Unity" yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Dalam paparannya, dia mengatakan bahwa ketiga proyek KPBU sistem penyediaan air minum (SPAM) regional yakni SPAM Regional Jatiluhur I, SPAM Regional Karian Serpong, dan SPAM Regional Djuanda dapat membantu pencapaian 100 persen akses air minum perpipaan bagi Jakarta dan sekitar pada 2030.
Baca juga: Menteri PUPR ajak pemda susun Program Inpres Pembangunan Jalan Daerah
SPAM Regional Jatiluhur I memiliki kapasitas untuk dapat menyalurkan kebutuhan air minum sebesar 4.000 liter per detik, sedangkan SPAM Regional Karian Serpong 3.200 liter per detik, dan SPAM Regional Djuanda 2.054 liter per detik.
Basuki mengatakan di Kementerian PUPR, terdapat beberapa proyek KPBU SPAM yang belum lancar. Tantangan yang dihadapi adalah skema pendanaannya hanya untuk instalasi pengolahan air (IPA), sedangkan distribusinya dilakukan oleh PDAM dan ini tidak pernah lancar.
Skema untuk penyediaan air minum ini memiliki skema yang berbeda, sehingga diperlukan inovasi pendanaan. Kalau air yang diproduksi dari IPA-nya itu menggunakan skema investasi penuh, kemudian untuk distribusinya terdapat kombinasi antara investasi dengan APBN.
Basuki mengatakan dalam proyek SPAM Jatiluhur I, Kementerian PUPR mencoba masuk pada distribusinya dan diharapkan bisa dilaksanakan.
Baca juga: Menteri PUPR mengapresiasi rencana Korsel bangun sistem air bersih di IKN
Sebelumnya, Basuki menekankan pentingnya sinergi pengembangan SPAM di sisi hulu dan hilir bagi penyediaan air bersih untuk Jakarta.
Pembangunan sisi hulu meliputi SPAM Regional Jatiluhur I, SPAM Regional Karian-Serpong, dan SPAM Djuanda.
Di sisi hilir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan optimalisasi aset eksisting SPAM dan pembangunan baru untuk mendukung SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian- Serpong, menggunakan skema bundling dengan biaya modal sebesar Rp26,7 triliun.
Untuk pembiayaan sisi hilir atau distribusi air SPAM Jatiluhur I telah diwujudkan melalui penandatanganan fasilitas kredit antara PT Air Bersih Jakarta dengan sindikasi kreditur untuk dua tahun pertama dengan biaya modal sebesar Rp12 triliun yang terdiri atas pinjaman sebesar Rp8,8 triliun dan ekuitas pemegang saham.
Basuki berharap dengan penandatanganan fasilitasi kredit ini dapat meningkatkan pelayanan air minum di DKI Jakarta, serta mendukung iklim investasi Indonesia, khususnya bidang air minum.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PUPR: Skema KPBU kunci utama wujudkan air bersih Jakarta 2030
