Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengemukakan untuk membentuk klinik konsultasi program satu OPD satu desa binaan untuk mengentaskan kemiskinan di provinsi itu.
"Ini sebagai tempat konsultasi dan diskusi mengenai penanganan permasalahan kemiskinan di desa, sebagaimana target yang disepakati," ujar Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku Hadi Basalamah melalui keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Rabu.
Dalam rapat koordinasi program satu OPD satu desa binaan di Ambon, Basalamah mengatakan, dalam upaya pengendalian percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memerlukan langkah-langkah penanganan yang komprehensif berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di desa.
"Target program pembangunan harus dilakukan sesuai tupoksi OPD dan menyasar pada indikator pembangunan desa yang masih bermasalah di Indeks Desa Membangun (IDM)," katanya.
Ia menjelaskan, saat ini ada 14 desa tertinggal di Maluku yang menjadi fokus dan akan dibuatkan program perencanaan jangka panjang dengan melibatkan kabupaten/kota dan berbagai pihak.
Olehnya itu kata dia setiap OPD perlu menyiapkan paparan capaian indikator Indeks Desa Membangun, sebagai langkah awal dalam pembenahan potensi desa dan permasalahan di desa dengan target program, yang harus dilakukan dengan multisektor yang terpadu dengan kabupaten/kota.
“Hasil pemetaan indikator menjadi dasar untuk melakukan koordinasi di tingkat provinsi, yang dilanjutkan pada kabupaten/kota, kecamatan, dan desa dengan Forum Corporate Social Responsibility (CSR)," tuturnya.
Ia menjelaskan, pendekatan yang telah disepakati diharapkan dapat direplikasikan ke desa tertinggal.
“Termasuk desa yang masih tergolong berkembang, dan ke depan jumlah desa target sasaran dapat direplikasi dalam jumlah sasaran yang lebih besar, jadi by name by address dan tau permasalahan yang inti dari permasalahan di desa, ini menjadi penting untuk kita semua, sehingga intervensi program ini juga tepat sasaran," katanya.
Ia menambahkan nantinya dalam rangka memperkuat monitoring, perkembangan dan pelaksanaan program, maka minimal setiap tiga bulan sekali akan dilakukan rapat evaluasi untuk mengetahui hasil implementasi program guna mengukur tingkat keberhasilan program.
Sementara itu atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Basalamah mengapresiasi Baznas yang secara khusus telah menyiapkan dukungan pembangunan perumahan sejumlah 50 rumah dan dana Rp100 juta untuk pemberdayaan masyarakat miskin.
Menurut dia, penanganan kemiskinan ini adalah tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Dinas Sosial, oleh karena itu akan dilakukan pemetaan lebih tajam sesuai arahan Sekda untuk melakukan suatu program yang dinamakan Public Private Partnership.
"Program itu menggandeng sektor publik, BUMN, Perbankan dan Swasta, untuk menggiring bagaimana menyelesaikan kemiskinan multi sektor, karena ini juga merupakan instruksi dari Presiden dan Gubernur demi kepentingan masyarakat," katanya.
