Perlu Identifikasi Akar Masalah Teror Bom

Ambon (Antara Maluku) - Pemerintah daerah bersama kalangan legislatif dan aparat keamanan maupun komponen masyarakat harus melakukan identifikasi akar masalah yang menyebabkan timbulnya berbagai reaksi di masyarakat, khususnya pascateror bom di Kota Ambon pada Sabtu (19/11) malam.

"Letupan bom rakitan kemarin mengindikasikan bahwa belum semua orang mau cinta damai, atau bisa juga terjadi karena ketidakpuasan atas sebuah kebijakan dan sebagainya," kata Wakil ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Rabu.

Menurut Wattimury, aksi letupan bom ini kelihatannya ini bukan karena ada oknum tertentu yang tidak mau Maluku aman, dan perlu mengidentifikasi akar masalahnya baru diberikan perhatian serius untuk proses penyelesaiannya.

Dikatakan, letupan bom seperti itu pasti mengganggu rasa aman dan kenyamanan masyarakat dan stabilitas kamtibmas. Karena itu seluruh komponen masyarakat diharapkan melihatnya sebagai kepentingan bersama, kemudian berusaha menciptakan rasa aman dan damai di lingkungan masing-masing.

"Agar kita boleh menjalani kehidupan ini apa adanya dan tidak mungkin kita melakukan sesuatu secara lebih baik, kalau rasa aman tidak ada dan suasana kondusif yang sudah dibuktikan selama ini mari dipelihara," katanya.

Wattimury juga mengajak seluruh komponen masyarakat membangun komunikasi secara lebih baik lagi serta mencoba menciptakan suasana yang saling berhubungan satu dengan lainnya supaya kecurigaan yang tidak perlu harus dihilangkan untuk membangun fase kehidupan bersama yang harmonis menuju Maluku yang lebih baik.

"Berdosa kita kalau cara-cara seperti itu dilakukan lalu generasi berikutnya tidak bisa menikmati rasa aman, padahal mereka butuh rasa aman untuk kehidupan masa depan mereka dan perlu menghilangkan rasa trauma yang berlebihan terhadap anak-anak dan hilangkan hal-hal yang menggangu rasa kenyamanan mereka," ujarnya.

Mengenai agenda rapat bersama masalah keamaman dengan Kapolda Maluku dan Pangdam XVI/Pattimura, Wattimury mengaku telah diagendakan namun pelaksanaannya belum bisa terwujud karena sulitnya mencari kecocokan waktu.

"DPRD punya waktu tapi kalau Kapolda dan Pangdam punya kegiatan lain yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan maka agendanya harus disesuaikan, namun pimpinan dewan selalu melakukan koordinasi dengan Kapolda dan Pangdam," katanya.