Ambon (ANTARA) - Delapan fraksi di DPRD Maluku menyetujui Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang diusulkan pemerintah provinsi dalam rapat paripurna dewan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah(Perda).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun di Ambon, Selasa, dan dihadiri Wagub Maluku Barnabas Orno dan seluruh pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah.
Delapan fraksi tersebut adalah Fraksi PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-PKS, F-Hanura, F-Demokrat, F-Pembangunan Kebangsaan, dan F-Perindo Amanat Berkarya.
Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun mengatakan, APBD Perubahan yang ditetapkan disertai dengan berbagai catatan kritis, saran, masukan serta koreksi bersifat konstruktif untuk diperhatikan pemerintah daerah.
"Kritik serta masukan berupa penegasan terkait pemindahan Ibu Kota provinsi, masalah SMA Siwa lima dan praktik kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan, termasuk siswa-siswi," tandasnya.
Kemudian janji visi-misi kampanye gubernur yang harus diselesaikan, termasuk paling penting adalah anggaran Pilkada serentak 2024 yang ditempatkan pada KPU dan Bawaslu berdasarkan Surat Edaran Mehteri Dalam Negeri nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023, dan SE nomor 900.1.9/5252/SJ tanggal 29 September 2023.
Sehingga pendanaan pilkada serentak 2024 kiranya dapat ditetapkan dan dipergunakan sebaik mungkin guna kepentingan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
Sementara Wakil Gubernur Barnabas Orno mengatakan APBD Perubahan 2023 mengindikasikan begitu besar perhatian dan kesungguhan DPRD terhadap pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai kontribusi pemikiran dewan dalam menyikapi Raperda tentang Perubahan APBD TA 2023 yang dirangkum dalam kata akhir fraksi-fraksi akan menjadi perhatian pemda untuk ditindaklanjuti demi penyempurnaannya.
"Kita tentu menaruh harapan besar agar Raperda yang telah dibahas dan disetujui bersama benar-benar menjadi momentum penting dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di Maluku," tegas Wagub.
Dia juga berharap dengan ditandatanganinya persetujuan bersama terhadap Raperda Provinsi Maluku tentang Perubahan APBD 2023, jalinan kerjasama sebagai Mitra dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terus terpelihara dengan baik
