Ambon (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPRD Maluku Andi Munazwir mengatakan pemerintah provinsi menjamin pembayaran jasa tenaga kesehatan (nakes) COVID-19 khususnya di RSUD dr. Maks Haulussy Ambon yang dilakukan pada Oktober 2023.
"Dalam rapat terakhir pembahasan APBD Perubahan 2023 antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah berjanji segera menyelesaikan," kata Andi di Ambon, Ahad.
Jadi targetnya pada bulan Oktober 2023 ini diharapkan segala proses berjalan lancar sehingga pembayaran jasa nakes COVID-19 terutama RSUD Haulussy Ambon terbayarkan.
"Kami harapkan tidak terus melakukan penundaan pembayaran karena mereka juga bekerja maksimal selama ini dan harus dihargai jasa-jasanya selama masa pandemi," ucapnya.
DPRD hanya meminta pihak-pihak terkait dalam proses pembayaran jasa nakes karena prosedurnya berdasarkan regulasi pembayaran memang seperti itu.
Sehingga tim anggaran Pemprov, Dinas Kesehatan serta RSUD Haulussy diingatkan untuk lebih intensif berkoordinasi mempercepat proses pembayaran jasa nakes.
"Kalau untuk tunggakan jasa nakes 2019-2020 senilai Rp36 miliar tidak terjadi pembayaran jasa nakes karena kesalahan prosedural, menurut penjelasan operator COVID-19 Kemenkes RI," ujarnya.
Akibatnya dana tersebut ditarik ke pusat, meski pun Komisi IV DPRD Maluku bersama Dinkes provinsi maupun manajemen RSUD Haulussy telah berjuang ke sana beruang kali, namun Kemenkes menyatakan masalah ini harus dibicarakan secara lintas kementerian terkait yakni Kemenkeu, Kemenkes, dan Bappenas RI.
"Masalah ini sudah kami sampaikan ke Pemprov dan memang ada itikad baik untuk menyelesaikan dan mudah-mudahan bisa terbayarkan meski pun kemungkinannya agak kecil tetapi masih ada peluang karena ini kesalahan pemerintah daerah akibat laporan klaim jasa nakes terlambat," kata Andi.
Sebab batas waktu memasukkan laporan klaim jasa nakes di Kemenkes sudah tutup, baru mereka mau mengajukan klaim.
Padahal anggaran ini juga sangat dibutuhkan selain membayar jasa nakes, juga menutupi hutang RSUD Haulussy yang semakin menumpuk.
"Kalau bicara masalah keterbatasan SDM di RSUD Haulussy, khususnya petugas yang melakukan penyusunan laporan juga tidak tepat karena RS yang lain di daerah Maluku ternyata bisa menyusun laporan untuk klaim jasa nakes berjalan lancar," kata Andi.
RSUD Haulussy ini berada di Ibu Kota provinsi dan merupakan RS rujukan dan bisa dikatakan memiliki SDM yang terbaik juga, sehingga lebih cenderung dikatakan ada kelalaian.
Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sebelumnya menjelaskan, tunggakan pembayaran jasa nakes COVID-19 tahun anggaran 2022 di RSUD Haulussy Rp1,7 miliar dan 2023 Rp81,5 juta.
