Ambon (Antara Maluku) - Kegiatan eksplorasi emas di pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) oleh investor asal Australia, Robust Resources Limited masih berlanjut dari desa Solat ke Hila, menyusul izinnya sejak 2008.
Direktur PT. Gemala Borneo Utama (GBU), Izaack Watori (anak perusahaan Robust Resources Limited, Australia), ketika dikonfirmasi, Kamis, mengatakan, pihaknya sedangkan melanjutkan eksplorasi di desa Hila, menyusul izin untuk eksplorasi emas di pulau Romang hingga 2013. Areal penambangan di desa Hila, Solat dan Jerusu, pulau Romang, namun kegiatan eksplorasi saat ini baru dilakukan di desa Hila dan Solat.
Di Jerusu terjadi perselisihan terkait pemilihan kepala desa setempat sehingga kegiatan eksplorasi di sana terhambat.
"Kami sebenarnya tidak berurusan dengan persoalan pemilihan kepala desa Jerusu, namun karena merupakan areal kawasan eksplorasi sehingga kegiatannya tertangguhkan," ujar Izaack.
Karena itu, lanjutnya, masyarakat hendaknya memahami prospek ekonomis dari kegiatan eksplorasi emas yang bila depositnya besar, maka pastinya mendukung peningkatkan kesejahteraan warga, termasuk pembangunan di Kabupaten berbatasan langsung dengan Timor Leste.
"Investasi asing bernilai mahal tersebut hendaknya direspon masyarakat dengan memelihara stabilitas keamanan karena pada akhir kontribusinya juga bermanfaat bagi warga pulau Rombang dan MBD secara umum," kata Izaack.
Dia juga mengimbau berbagai komponen masyarakat di MBD tidak mempolitisasi masalah penggunaan dana untuk proyek pematangan lahan itu, karena dikelola langsung oleh perusahaan dan tidak diserahkan ke Pemkab maupun Bupati setempat, Barnabas Orno.
"Jadi tidak benar tuduhan dana itu dikorupsi oleh Bupati, karena kami yang menangani pengelolaan dan pekerjaan proyeknya. Karena itu jangan dipolitisasi, apalagi Polda Maluku pun telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus dugaan tersebut, karena tidak cukup bukti," ujarnya.
Pihaknya, menurut Izaack, telah menghentikan kontrak kerja sama dengan PT Harlen Raya yang menangani proyek pematangan lahan tersebut, dan akan mencari kontraktor lain yang lebih independen untuk melanjutkannya. PT Harlen Raya baru mengerjakan pematangan lahan di Dataran Tiakur seluas 22,7 hektare dari total 60 hektare lahan, dengan dana terserap sebesar Rp3,8 miliar.
"Sisa dananya sebesar Rp4,2 miliar masih berada pada Robus Limited sebagai induk perusahaan PT. GBU dan bukan pada Pemkab MBD. dana ini akan dikucurkan jika sudah ada kontraktor independen yang akan melanjutkan pekerjaannya," kata Izaack Watori.
Sebelumnya Guberrnur Maluku, Karel Albert Ralahalu meminta PT. GBU agar melanjutkan proyek pematangan lahan di Tiakur.
"Proyek pematangan lahan di Tiakur, menyusul penghentiannya sejak beberapa bulan ini harus dilanjutkan karena strategis untuk pembangunan MBD yang peresmiannya pada 16 September 2008," ujarnya.
Gubernur mengakui Pemkab MBD sebagai kabupaten yang baru dimekarkan , memiliki keterbatasan anggaran, terutama untuk membangun infrastruktur dasar di Tiakur di dataran Pulau Moa, yang telah ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten.
"Saya berterima kasih atas dukungan PT. GBU melakukan pematangan lahan di dataran Tiakur. Proyek ini harus dilanjutkan hingga selesai, sehingga ibu kota pemerintahan MBD yang saat ini masih berada di Kisar bisa dipindahkan," tandasnya.
