Aparat Diminta Dirikan Pos Pengamanan Daerah Konflik

Ambon (Antara Maluku) - Anggota DPRD Provinsi Maluku, Luthfi Sanaky, meminta aparat keamanan mendirikan pos-pos pengamanan yang definitif di daerah rawan konflik seperti perbatasan Mamala-Morela, Kecamatan Leihitu (Pulau Ambon) dan Porto-Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah.

"Menjelang Ramadhan ini setidaknya ada pos pengamanan di perbatasan dua negeri yang sering kali terlibat bentrok itu," katanya di Ambon, Jumat.

Ia menyatakan momentum bulan puasa dan rencana pemilihan kepala daerah Gubernur-Wagub Maluku putaran kedua perlu disikapi secara baik oleh seluruh komponen masyarakat termasuk aparat keamanan baik TNI maupun Polri yang diharapkan dapat menjaga situasi kamtibmas tetap terpelihara.

Bersamaan dengan itu, kata Lutfi, fungsi aparat intelejen harus lebih dimaksimalkan dalam mencermati perkembangan situasi di tengah masyarakat demi mencegah potensi konflik antarwarga sejak dini.

Ia merujuk kondisi keamanan di perbatasan Porto-Haria yang sudah kondusif tetapi setiap malam selalu terdengar bunyi ledakan bom rakitan dan setiap minggu ada saja perkelahian yang terjadi.

"Kondisi serupa terjadi di Mamala-Morela," katanya.

Lutfi bahkan menyatakan kasus perkelahian antarwarga itu seperti sudah terjadwal, hampir setiap minggu ada warga yang menderita luka-luka akibat serpihan bom atau luka tembak.

"Itu sebabnya peranan aparat intelejen sangat diperlukan," katanya.

Ia juga menyatakan pemerintah daerah dan aparat keamanan wajib menyikapi persoalan Porto-Haria dan Mamala-Morela secara serius guna mencegah bertambahnya korban, terutama mewaspadai pihak-pihak yang ingin memancing kerusuhan untuk mengganggu pilkada gubernur-wakil gubernur putaran kedua.

"Jadi selain persoalan mendirikan pos pengamanan untuk jangka waktu tertentu, pemerintah provinsi dan kabupaten bersama DPRD juga harus mencari solusi terbaik untuk mencari akar persoalan yang jadi pemicu bentrok Porto-Haria maupun Mamala-Morela, agar bisa diselesaikan secara tuntas," kata Luthfi.