OJK Maluku tingkatkan literasi keuangan penyandang disabilitas

Ambon (ANTARA) -
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat penyandang disabilitas di daerah tersebut.

"Melalui kegiatan ini OJK berupaya meningkatkan literasi keuangan dan memperluas akses keuangan bagi para penyandang disabilitas agar dapat mengetahui dan bisa memanfaatkan program ketika akan membuka usaha atau menabung, " kata Kepala OJK Provinsi Maluku, Ronny Nazra, di Ambon, Senin.

Ia menyatakan, pesatnya perkembangan industri keuangan pihaknya mendorong terwujudnya kemudahan akses jasa keuangan bagi masyarakat dalam sistem perekonomian termasuk penyandang disabilitas.

OJK telah menetapkan sasaran prioritas literasi keuangan yaitu salah satunya kepada penyandang disabilitas, sesuai dengan Pasal 54 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, diatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) wajib memberikan akses yang setara kepada setiap konsumen sesuai klasifikasi konsumen.

Hal ini sejalan dengan sasaran Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 yang mana tugas OJK meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat

"Kita berupaya agar para penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan kemampuan untuk lebih mandiri secara finansial,” katanya.

Baca juga: Pemkab KTT- OJK Maluku bentuk TPAKD perkuat literasi keuangan

Ronny menjelaskan, melalui kegiatan diharapkan pemahaman dan kemudahan terkait layanan jasa keuangan bagi penyandang disabilitas bisa di permudah oleh para Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

“Kami mengakui memang masih kurang adanya fasilitas ramah bagi disabilitas untuk itu OJK mendorong LJK agar memberikan pelayanan yang sama,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena menyatakan, pihaknya telah membahas Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon 2024- 2045, dan salah satunya mewujudkan Ambon menjadi kota inklusi.

Inklusi yang ingin dicapai adalah bahwa seluruh warga kota mendapatkan hak, pelayanan dan akses yang sama, tanpa membeda bedakan.

"Saya rasa slogan 'Ambon Par Smua (Ambon untuk semua)yang ditindaklanjuti dalam program inklusi, kita berupaya menciptakan kota dimana semua warga merasa memiliki kota dan memperoleh layanan yang sama, itu yang ingin kita bangun di kota ini, " katanya.

Ia menambahkan, Kota Ambon tidak harus menjadi kota besar, tetapi yang harus dibuat adalah masyarakat memperoleh pelayanan yang cukup bisa diakses semua orang.

"Sementara dari sisi ekonomi, masyarakat memiliki pendapatan yang memadai, kamu berharap visi dan misi yang telah kita buat dapat terimplementasi dalam program kegiatan intervensi yang dilakukan pemerintah, " kata Bodewin.


Baca juga: OJK sosialisasi Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Maluku