Ambon (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif menyatakan soliditas antara aparat dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan keamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat koordinasi (Rakor) persiapan pilkada serentak bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku dan kabupaten/kota se-Maluku di salah satu hotel Ambon.
“Kita harus bekerja sama dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024, mulai hari ini kita laksanakan pelatihan selama 3 hari itu yang akan membentuk soliditas dan sinergisitas," kata Kapolda, Ambon, Selasa.
Kapolda mengaku, pihaknya telah siap membangun sinergisitas dengan instansi terkait lainnya dalam mengamankan pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah (pilkada) pada November 2024.
"Yang paling utama adalah integritas dan netralitas para penyelenggara pemilu dalam melaksanakan kegiatan Pilkada 2024," ujarnya.
Polri, TNI, Pemerintah Daerah dan penyelenggara pemilu yakni kpu dan bawaslu, kata Kapolda, merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam kegiatan pilkada untuk kepentingan bangsa sesuai undang-undang dan aturan hukum yang telah ditetapkan.
"Hasil baik dan buruknya, tergantung integritas, profesionalitas dan kualitas di teman-teman semua," katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan lancar, Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menekankan KPU agar melaksanakan tupoksi, peran dan tanggungjawabnya sesuai UU dan aturan pendukung yang ditetapkan.
Kapolda berharap kepada seluruh instansi terkait agar dapat memastikan semua kesiapan dan produser tetap (protap) berjalan dengan baik.
Seperti petugas harus profesional dan kompeten, penyiapan logistik pemilu lengkap, pendistribusian dan pengamanan tepat waktu, pelaksanaan pemungutan dan hitung suara sesuai aturan, penanganan setiap masalah cepat dan tuntas, serta intensifkan penegakan hukum.
Kapolda juga menekankan kepada penyelenggara Pemilu wajib netral sesuai aturan hukum yang telah berlaku. “Cegah terjadinya kasus korupsi anggaran di kpu yang dapat membuat kepercayaan publik turun terhadap kinerja KPU," pintanya.Penyelenggara pemilu diharapkan dapat melaksanakan kegiatan “cooling system” dengan sosialisasi aturan, deklarasi damai dan pelibatan masyarakat untuk terciptanya pilkada yang sejuk dan berkualitas.
"Bangun komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan tokoh parpol tokoh masyarakat dan media yang mendukung pilkada damai. Tingkatkan sinergisitas dengan TNI-Polri dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pilkada aman dan damai," ucapnya.
