Meski disegel warga, Bawaslu Maluku sebut kegiatan pengawasan di Aru berjalan normal

Ambon (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menyatakan meskipun kondisi kantor Bawaslu setempat disegel sementara oleh masyarakat adat, namun kegiatan pengawasan di Kabupaten Kepulauan Aru tetap berjalan normal.

“Memang kegiatan Bawaslu Aru sekarang ini tidak terlalu aktif secara formal di kantor, namun mereka tetap melakukan pengawasan, jadi semuanya di lapangan. Pasti akan mengganggu suatu saat, tapi saat ini belum sampai membuat kegiatan kita terhenti,” kata Ketua Bawaslu Maluku Subair, di Ambon, Rabu.

Hal ini disampaikan Subair menyusul adanya penyegelan Kantor Bawaslu Kepulauan Aru oleh masyarakat adat sejak Jumat, 6 September 2024, sebagai bentuk kekecewaan atas penunjukan kepala sekretariat Bawaslu Aru yang dinilai diskriminatif.

Terkait masalah tersebut, ia mengatakan dalam regulasi tidak ada syarat khusus bahwa untuk menjadi kepala sekretariat harus anak daerah asli tersebut. Tetapi Bawaslu tetap menghargai kearifan lokal ataupun nilai-nilai lokal.

Sehingga terkait dengan itu, pihaknya kemudian telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI, dan Bawaslu RI tidak jadi melantik yang bersangkutan (bukan anak daerah).

“Hari ini Bawaslu sudah melakukan komunikasi dengan pihak di Aru, dan mudah-mudahan hari ini juga kita bisa meminta supaya dibuka secara adat. Ini kan hanya masalah kesalahpahaman saya pikir,” ujarnya.

Ia berharap hal ini dapat dibicarakan secara baik dengan pihak-pihak tertentu supaya pemblokiran atau sasi di Kantor Bawaslu Aru itu segera dibuka. “Karena kita tidak boleh membiarkan upaya yang mengganggu tahapan pilkada terus berjalan,” ujar Subair.

Penyegelan kantor Bawaslu telah berlangsung hingga saat ini. Aksi penyegelan melibatkan ratusan warga dan dipimpin oleh para tetua adat di wilayah itu. Penyegelan itu ditandai pemasangan nyiur kelapa di pintu kantor Bawaslu sebagai tanda larangan beraktivitas.

Adapun calon kepala sekretariat Bawaslu yang diajukan tidak diterima masyarakat, sebab masyarakat lebih memilih putra daerah Aru untuk menjadi kepala sekretariat Bawaslu.

Sebelumnya, tiga anggota Bawaslu Aru telah menggelar rapat pleno dan memutuskan Fredek Sigarley untuk diajukan sebagai calon kepala sekretariat. Namun Ketua Bawaslu Aru Alan Jacobus secara diam-diam diduga mengusulkan nama lain ke Bawaslu RI untuk dilantik sebagai kepala sekretariat.

Aksi penyegelan kantor Bawaslu Aru itu viral di media sosial. Dalam video yang beredar itu, Fredek Sogarley juga terlihat bersama dengan massa saat penyegelan sekretariat Bawaslu.

Menurut Fredek, dirinya telah menerima surat keputusan sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Aru dan telah mendapat undangan untuk mengikuti pelantikan, namun hal itu tidak terwujud.

Dia mengaku tak masalah tidak dilantik sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Aru, namun cara yang dilakukan sangat menyakiti hati masyarakat Aru.