Ambon (Antara Maluku) - Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Keluarga Berencana (KB) akan kami perluas ke ranah politik, kata seorang pejabat BKKBN.
"Tahun ini adalah tahun penting untuk pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg), kami akan mengarahkan KIE KB menjadi konsep kependudukan yang penting untuk membangun negara dan kesejahteraan masyarakat," kata Deputi Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi BKKBN Julianto Wijaksono, di Ambon, Rabu.
Ia mengatakan upaya pencapaian program BKBKN secara nasional yakni kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKB-BK) lebih dari sekadar menggunakan kontrasepsi KB dan membatasi kelahiran anak di Indonesia.
"Sasarannya meningkatkan kualitas penduduk dengan mengatur jumlah anak, sehingga ada pemerataan dalam pembangunan, dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 dapat tercapai," katanya.
Menurut dia, 99 persen masyarakat Indonesia yang memiliki banyak anak mengalami kemiskinan.
"Banyak anak sama dengan pemiskinan, kecuali dengan membiarkan adanya anak dengan kualitas yang rendah, tapi untuk membangun kualitas bangsa yang bagus tidak mungkin tanpa strategi," katanya.
Lebih lanjut Julianto menjelaskan, saat ini pemerintah pusat memfokuskan 10 provinsi yang memiliki penduduk di atas satu juta jiwa untuk menjadi Daerah Penyangga Utama, dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk sebanyak 1,29 persen.
10 provinsi yang menjadi Daerah Penyangga Utama, antara lain Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
"Target kami 1,29 dengan penurunan angka kelahiran total (TFR) sebanyak 2,36 anak per wanita usia subur," katanya.
