Ambon (Antara Maluku) - Penjabat Gubernur Maluku Saut Situmorang menyatakan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga memerlukan strategi berskala lokal karena jumlah penduduk usia muda di daerah ini lebih besar dibandingkan penduduk dewasa dan lanjut usia.
"Program Keluarga Bencana (KB) Nasional yang dikembangkan di Maluku sejak tahun 1997 sampai 2013 dalam menurunkan dan mencegah kelahiran dini masih berfluktuasi karena berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan lebih fokus," kata Saut Situmorang di Ambon, Rabu.
Ia menyatakan hal itu dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten Kesejahteraan Sekda Maluku, Ali Sella, pada acara Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Maluku.
Rapat dihadiri Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, Jajaran BKKBN Provinsi Maluku, Pimpinan SKPD Keluarga Berencana Kabupaten dan Kota se- Maluku, Dewan Pimpinan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU).
Menurut Saut, sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program KB di daerah ini, diantaranya masih tingginya angka kelahiran, masih rendahnya pemakaian alat kontrasepsi, masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan anak remaja.
Begitu juga belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan pembinaan dan kemandirian peserta KB.
"Sejumlah permasalahan itu yang melilit pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di daerah ini, maka perlu dianalisa faktor-faktor penyebabnya dan strategi penanganan sesuai dengan kondisi daerah," kata Saut.
Karena itu, ia meminta jajaran BKKBN Provinsi Maluku perlu bekerja sama dengan para bupati dan wali kota sebagai mitra kerja untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya mengikuti program KB.
"Keberhasilan program KB masa lalu harus lebih gencar lagi disosialisasikan secara signifikan kepada masyarakat, terutama tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda dan lingkungan pekerjaan di daerah padat penduduk," ujarnya.
Apalagi saat ini, di masyarakat pada kalangan tertentu masih menganggap program KB salah satu upaya membatasi kelahiran, sehingga mengurangi pemahaman terhadap tujuan KB tersebut.
Untuk itu, program pemberdayaan masyarakat melalui gerakan kemandirian merupakan kunci keberhasilan KB.
"Saya harapkan kita semua dapat mensinkronkan kebijakan dan strategi program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dengan program penanggulangan kemiskinan guna meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga akses pelayanan kontrasepsi dapat terwujud," kata Saut Situmorang.
