Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, meluncurkan sejumlah program perluasan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pelajar dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Ambon.
“Program ini merupakan hasil kolaborasi Pemkot Ambon bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan inklusi keuangan di semua lapisan masyarakat,” kata Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena di Ambon, Kamis.
Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan lembaga jasa keuangan yang telah berperan aktif dalam penguatan ekonomi lokal.
Ia menyebut kontribusi nyata tersebut terlihat dalam data pertumbuhan ekonomi Kota Ambon yang disampaikan OJK.
“Sudah kita lihat tadi data dari OJK, dan itu semua merupakan hasil kerja bersama antara lembaga keuangan dan pemerintah kota dalam mendorong kemajuan ekonomi,” ujarnya.
Dalam rapat pleno tersebut, turut dilakukan penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha serta santunan kematian dari Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Bantuan ini, kata Bodewin, adalah wujud nyata komitmen untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya UMKM.
Ia menjelaskan setidaknya ada tiga program prioritas yang sejalan dengan misi TPAKD, yaitu pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pengembangan ekonomi kreatif, serta pemberdayaan pemuda.
Pemkot mendorong pelaku usaha di sektor perikanan, pertanian, hingga industri kreatif memperoleh akses pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan yang memadai.
“Melalui akses keuangan yang mudah, kami ingin masyarakat bisa lebih mandiri, terutama mereka yang bergerak di sektor produktif,” katanya.
Sementara itu, untuk kalangan pelajar, Pemkot melalui TPAKD melaksanakan Program Satu Pelajar Satu Rekening, guna menanamkan literasi dan kebiasaan menabung sejak dini.
Wali Kota juga menegaskan komitmennya dalam mendorong digitalisasi transaksi keuangan di lingkup pemerintahan.
Ia menginstruksikan semua pembayaran, termasuk insentif RT/RW, kader posyandu, hingga biaya perjalanan dinas, tidak lagi dilakukan secara tunai.
“Pemerintah harus jadi contoh. Tidak boleh lagi ada pembayaran tunai. Semua harus transfer langsung ke rekening masing-masing,” tegasnya.
Kepala OJK Maluku Andi Muhammad Yusuf, dalam paparannya menyebut pertumbuhan ekonomi Ambon 2024 mencapai 5,89 persen, dan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 5,25 persen.
Menurut dia, angka ini menunjukkan tren positif yang perlu terus dijaga lewat program inklusi keuangan yang tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, TPAKD Kota Ambon telah menyiapkan sejumlah program unggulan, antara lain business matching untuk UMKM perempuan dan disabilitas, perluasan agen LAKUPANDAI, penguatan bank sampah, dan perlindungan ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
