Zona Maritim Timur Solusi Pengendalian Keamanan Laut

Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan kehadiran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI, khususnya Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Timur, merupakan solusi terbaik untuk mensinergikan dan memperkuat pengendalian keamanan laut di wilayah timur Indonesia.

"Pembentukan Kantor Keamanan Laut Zona Indonesia Timur di Ambon sangat wajar, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia, karena itu wilayah perairan perlu pengawasan secara ketat," katanya, saat pengukuhan Pejabat Kepala Kantor Zona Maritim Timur, di Ambon, Senin.

Pejabat Kepala Kantor Zona Maritim Timur yang dikukuhkan yakni Vetty Vionna Salakay.

Menurut gubernur, sudah sepatutnya negara ini memiliki kemampuan sumberdaya yang handal dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut, terutama pengawasan wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia.

"Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan yang terbesar di Indonesia, dengan luas lautan 92,4 persen dan daratan hanya 7,6 persen. Secara geografis, geo-politik maupun geo-ekonomi, laut Maluku juga menjadi penyumbang potensi perikanan terbesar setiap tahun, mencapai 26,52 persen dari potensi perikanan nasional," ujarnya.

Karena itu, potensi ini merupakan modal untuk membangun industri berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai sumber kekuatan ekonomi daerah, yang dapat memberikan kontribusi besar bagi kemakmuran masyarakat Maluku.

"Provinsi Maluku berbatasan langsung di laut dengan negara tetangga seperti Australia, Republik Timor Leste dan Papua Nugini. Kondisi seperti ini tentu berpotensi menimbulkan ancaman terjadinya tindak kriminal di wilayah laut, seperti illegal fishing, human trafficing, penyelundupan narkoba, pelanggaran batas kedaulatan negara dan tindak kriminal lainnya," jelas Gubernur Said.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya menaruh harapan besar kepada jajaran Bakamla RI khususnya Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Timur, untuk menjadi garda terdepan dalam mengamankan dan menjamin keselamatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan di kawasan timur Indonesia.

"Dalam melaksanakan tugas, jajaran Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Timur perlu membangun koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah, jajaran TNI/Polri, serta para pemangku kepentingan pengamanan wilayah laut lainnya," katanya.

Pemerintah dan masyarakat Maluku, kata Gubernur Said, sedang memperjuangkan penetapan daerah ini sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) atau menjadi produsen perikanan terbesar di Indonesia yang mampu mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri nasional serta menjadi eksportir utama komoditas perikanan ke mancanegara.

"Perjuangan untuk mewujudkan Maluku sebagai Poros Maritim Indonesia ((PMI) merupakan gagasan besar untuk menjadikan daerah ini sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional maupun regional dengan memanfaatkan sumber-sumber kelautan dan perikanan yang bernilai ekonomis dan strategis," ujarnya.

Gubernur Said juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Staf Pemerintah Provinsi Maluku untuk menjabat sebagai Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Timur.

"Saya berharap kepada Ibu Vetty Vionna Salakay sebagai Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Timur dapat menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Negara dengan penuh dedikasi dan rasa tanggungjawab," katanya.