Ternate, 10/1 (Antara Maluku) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut) tetap memprogramkan penempatan transmigran, walaupun lahan untuk lokasi penempatan transmigran di daerah perbatasan itu semakin terbatas.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pulau Morotai Yakub ketika dihubungi dari Ternate, Selasa, mengatakan Pemkab Pulau Morotai tetap memprogramkan penempatan transmigran, karena kehadiran mereka dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di daerah itu, khususnya pengembangan sawah.
Di kabupaten bekas pangkalan Sekutu pada Perang Dunia II itu banyak terdapat ribuan hektare lahan yang sangat potensial dimanfaatkan untuk areal pengembangan sawah, namun selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal karena terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dalam pengembangan sawah.
Menurut Yakub, Pemkab Pulau Morotai memprogramkan untuk menempatkan lagi transmigran di wilayah Morotai Utara sebanyak 50 KK pada 2019, yang penyiapan lahannya akan dilakukan pada 2018 dan program itu sudah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
Dari sebanyak 50 KK program penempatan transmigran pada 2019 itu, sebanyak 25 KK di antaranya akan didatangkan dari Jawa, sedangkan untuk sisanya dari warga lokal sehingga mereka dapat pula belajar dalam pengembangan sawah.
Yakub mengatakan, ratusan transmigran yang selama ini sudah di tempatkan di Morotai telah memberi kontribusi besar dalam pengembangan sektor pertanian di daerah itu khususnya pengembangan padi sawah ditandai dengan terus meningkatnya produksi padi untuk kebutuhan masyarakat setempat.
Bahkan para transmigran di daerah itu bersama petani lokal terus pula mengembangkan berbagai komoditas pertanian lainnya, seperti bawang dan cabai yang produksinya selain dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Morotai, tetapi juga dikirim ke kabupaten terdekat seperti Halmahera Utara.
Pemerintah pusat beberapa waktu lalu pernah memprogramkan penempatan transmigran dalam jumlah besar di Pulau Morotai sebagai plasma dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, namun program itu sejauh ini tidak jelas kepastiannya seiring dengan belum jelasnya pula perusahaan yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di daerah itu.
