P2LD-LIPI gelar seminar potensi perikanan Seram Timur

Bula, 19/12 (ANTARA News) - Pusat Penelitian Laut Dalam - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2LD-LIPI) menggelar seminar potensi dan keunggulan sumber daya perikanan di Kecamatan Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Rabu.

Seminar itu merupakan hasil kajian lanjutan dari penelitian yang pernah dilakukan oleh 16 peneliti P2LD-LIPI di Pulau Geser dan Keffing, Kecamatan Seram Timur pada November 2017.

Dilaksanakan di aula kantor bupati setempat, kegiatan tersebut menghadirkan para peneliti P2LD-LIPI, seperti Prof Sam Wouthuyzen, Daniel D Pelasula dan Johanis Lekalete, serta? Welem Waileruny, ahli perikanan tangkap dari Universitas Patimura (Unpati) Ambon sebagai narasumber.

Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Agil Rumakat dan beberapa anggota DPRD lainnya, Sekda Syarif Makmur, kepala-kepala dinas dan sejumlah anggota dewan lainnya tampak hadir dalam seminar yang menawarkan beberapa rekomendasi penting, termasuk rencana aksi.

Daniel D. Pelasula dalam kesempatan itu mengatakan dari hasil penelitian yang dilakukan, dari sektor perikanan unggul, pengembangan potensi rumput laut dan potensi pariwisata bahari untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Dari sektor perikanan unggul, Kecamatan Seram Bagian Timur memiliki potensi sumber daya ikan ekonomis penting yang melimpah, juga potensi ekosistem mangrove, karang dan lamun, serta daerah penangkapan ikan yang dekat dengan "fishing base".

Kendati demikian, Kecamatan Seram Timur juga memiliki sejumlah masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat, seperti masih ada nelayan yang menggunakan alat tangkap seperti pukat cincin dan sianida yang tidak ramah lingkungan, dan ekosistem mangrove, lamun dan karang mulai mengalami kerusakan.

Pendapatan nelayan di Seram Timur terbilang tinggi, kata Daniel, tapi angka kepala keluarga (KK) prasejahtera juga tinggi, jumlahnya mencapai 49,53 persen dari total 2.065 KK, yakni 1.031 KK nelayan.

"Pemasaran hasil perikanan di tingkat lokal masih lemah dan belum ada distribusi ke kas daerah," katanya.

Untuk mengatasi sejumlah masalah tersebut, P2LD-LIPI, kata Daniel lagi, merekomendasikan sejumlah solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah setempat, yakni membuat Perda tentang ekosistem mangrove, karang dan lamun, dan menegakkan hukum untuk pengerusakan lingkungan dan penggunaan alat tangkap destruktif.

Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan tata kelola perikanan yang terstruktur dan membangun jaringan pemasaran di tingkat nasional dan internasional.

Rencana aksinya di lapangan bisa dilakukan dengan sosialisasi, menempatkan petugas perikanan di kantor kecamatan, meningkatkan kapasitas nelayan, mengembangkan industri perikanan rumahan dan menambah armada tangkap bagi nelayan.

Kemudian bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Maluku - Maluku Utara (BPDM) Unit Geser untuk redistribusi ke daerah, juga membuat pusat data informasi data perikanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

"Kami menawarkan solusi ini agar bisa dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga bisa mencegah lebih banyak kerusakan pada ekosistem mangrove, karang dan lamun, tapi tetap bisa mendorong peningkatan ekonomi nelayan," ucapnya.