Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota(Pemkot) Tual, Maluku menargetkan penyelesaian pembangunan ribuan rumah kumuh atau tidak layak huni milik masyarakat di daerah tersebut hingga akhir 2021.
"Masih terdapat 2.000 hingga 3.000 rumah warga di kota Tual yang dinilai tidak layak huni. Ini yang diprioritaskan untuk diselesaikan hingga akhir 2021," kata Pelaksana Tugas Sekda Kota Tual, Muuti Matdoan di Ambon, Senin.
Penanganan rumah layak huni di wilayah tersebut selain menggunakan anggaran APBD kota Tual juga dikoordinasikan dengan Pemprov Maluku serta pemerintah pusat melalui Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Perbaikan rumah kumuh di kota Tual juga merupakan salah satu program prioritas untuk menekan dan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut yang hingga kini masih mencapai 23 persen, dan berada di posisi kelima dari 11 kabupaten/kota di Maluku.
"Data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 14 indikator kemiskinan di mana enam hingga tujuh indikator diantaranya berkaitan dengan perumahan layak huni," katanya.
Penyelesaian rumah layak huni juga untuk mendukung program 100-0-100 permukiman layak huni dan berkelanjutan yang dicanangkan Kementerian PUPR sejak tahun 2015.
Program 100-0-100 yakni permukiman harus memenuhi standar 100 persen akses air minum, nol persen luas kawasan kumuh perkotaan dan 100 persen akses sanitasi yang meliputi air limbah, persampahan dan drainase).
Muuti menambahkan, selama tahun 2017-2018 pemkot Tual mengalokasikan anggaran dari APBD setempat masing-masing sebesar Rp10 miliar dan Rp11 miliar di tahun 2019 untuk memperbaiki ratusan bahkan ribuan rumah warga yang dianggap kumuh atau tidak layak huni.
Dia optimis sinergitas pembangunan yang dilakukan bersama dengan DPRD Kota Tual, pemprov Maluku serta Kementerian PUPR dapat mengatasi persoalan rumah kumuh di wilayah tersebut pada akhir tahun 2021.
