Ambon (ANTARA) - Gubernur Maluku Murad Ismail mengingatkan sembilan bupati dan dua wali kota di Maluku untuk bekerja serius dan optimal guna menekan dan menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran di provinsi tersebut yang masih tergolong tinggi di atas rata-rata nasional yakni 17,69 persen.
"Pemkab dan pemkot harus mampu menyelaraskan program pembangunan daerah masing-masing dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Maluku tahun 2019 - 2024 dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Gubernur Murad, pada rapat koordinasi bersama Bupati-Wali Kota se-Maluku, di Ambon, Selasa.
Menurutnya, tingkat kemiskinan di Maluku yang masih berada di posisi ke empat secara nasional, harus menjadi perhatian serius para kepala daerah dengan menyingkronisasikan program pembangunan yang berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mantan Kakor Brimob Polri juga meminta bupati-wali kota untuk serius menangani tingkat pengangguran di Maluku yang masih tergolong tinggi di atas rata-rata nasional yakni 6,91 persen dan berada di peringkat ketiga secara nasional.
Tiga provinsi yang mempunyai tingkat pengangguran terbuka paling tinggi di atas rata-rata nasional berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yakni Jawa Barat sebesar 7,73 persen, Banten 7,58 persen dan Maluku 6,91 persen.
"Karena itu saya meminta bupati-wali kota berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku melalui langkah proaktif mengajak para pemilik modal dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di daerahnya," katanya.
Gubernur juga mengajak semua pemangku kepentingan di Maluku lebih berani menyuarakan kepentingan daerah dan masyarakat kepada Pemerintah Pusat.
"Kita harus berani menyuarakan kepentingan daerah dan masyarakat kepada pemerintah Pusat melalui pertimbangan-pertimbangan rasional dan terstruktur berdasarkan kondisi geografis wilayah," kata dia.
Para kepala daerah juga diingatkan untuk tetap memperhatikan masalah keamanan dan ketertiban sebagai salah satu prasyarat utama peningkatan investasi di daerah melalui kerja sama dengan TNI dan Polri.
