DPRD Maluku ajak semua pihak awasi penyaluran dana korban gempa

Kepala BNPB, Doni Monardo (kiri) menyerahkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Cash For Work (CSW) serta Dana Stimulan Tahap I untuk penanganan pengungsi pasca gempa kepada Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Ambon, Roberth Silooy (kanan) disela-sela peresmian sistem peringatan dini tsunami berupa Stasiun Pasang Surut dan Shelter Pemantauan Gempa Bumi yang dipusatkan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Eri, Ambon, Maluku, Rabu (11/12/2019). ANTARA/ Izaac Mulyawan

Ambon (ANTARA) - Anggota komisi III DPRD Maluku, Ikram Umasugy mengajak semua pihak secara bersama mengawasi penyaluran dana bantuan korban gempa bumi tektonik yang telah disalurkan Pemkot Ambon kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan.

"Kami berharap semoga dana ini bisa sampai ke tangan masyarakat yang terdampak bencana alam gempabumi sesuai janji pemerintah berdasarkan kondisi kerusakan bangunannya," kata Ikram di Ambon, Kamis.

Menurut Presiden Jokowi, untuk bangunan rumah yang mengalami kerusakan berat mendapatkan bantuan Rp50 juta, rudak sedang Rp25 juta, dan ruak ringan Rp10 juta.

Disarankan kepada masyarakat khususnya warga yang rumahnya rusak untuk melaporkan, jika saat menerima bantuan tidak sesuai dengan jumlah yang telah dijanjikan.

"Tetapi kami juga memberikan apresiasi positif kepada pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang sangat serius untuk membantu proses pemulihan Maluku pasca gempabumi," tegasnya.

Dia meyakini anggaran yang diperuntukan bagi warga yang terdampak bencana gempa bumi di Maluku tidak akan diselewengkan, karena ditransfer langsung ke rekening masing-masing warga korban gempa.

Apalagi pentrasferan dana tersebut dilakukan langsung mellui Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Ambon.

"Atas nama masyarakat kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah yang sudah berupaya semaksimal mungkin menyalurkan anggaran untuk memperbaiki rumah warga yang rusak," katanya.

Sebaliknya dia juga berharap agar masyarakat bisa menggunakan dana tersebut sebaik mungkin dan peluang terjadinya korupsi dana tersebut sangat kecil karena disalurkan langsung kepada masyarakat lewat rekening warga.