Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku bersama Pemerintah provinsi (Pemprov)setempat melakukan rapat koordinasi anggaran untuk program penanganan masalah penyebaran virus corona baru (COVID-19).
"Kami sudah melakukan rapat pembahasan dengan Sekda, Kasrul Selang, sekaligus untuk kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam membiayai berbagai kegiatan menyangkut corona termasuk dampak sosialnya harus dirumuskan dengan baik dan akan dibahas bersama DPRD untuk membicarakannya baru diputuskan," kata Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury di Ambon, Kamis.
Penanganan masalah COVID-19 memerlukan anggaran yang besar sehingga perlu ada persetujuan dan keputusan resmi dari lembaga legislatif agar pemerintah semakin siap dalam menangani masalah corona hingga beberapa bulan ke depan.
Menurut dia, kunjungan pimpinan dewan sebagai pengarah dari gugus tugas penanggulangan COVID-19 yang dibentuk gubernur sudah dilakukan dan apa yang ditemui sudah disampaikan ke Sekda Maluku dan diskusikan bagaimana melihat masalah corona di Maluku termasuk apa saja yang masih perlu ditangani oleh tim gugus tugas.
"Secara detail Sekda sudah menjelaskan ke DPRD dan dipahami salah satu yang paling penting adalah masyarakat menjaga diri secara baik, sebab pemerintah sudah berupaya dengan segala cara dan kemampuan serta koordinasi dalam menangani dan mencegah penyebaran virus," ujar Wattimury.
Termasuk didalamnya penyiapan tempat-tempat khusus dalam menampung orang-orang yang dikarantina walaupun ada orang yang bandel.
"Memang benar ada berbagai kekurangan, tetapi paling tidak segala upaya sudah dilakukan," tandasnya.
Sementara Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Maluku Kasrul Selang menjelaskan ada dua pola penanganan terhadap setiap penumpang yang masuk ke Maluku, baik melalui kapal laut maupun pesawat terbang.
"Untuk orang Maluku yang pulang ke daerahnya dipersilahkan melakukan isolasi mandiri, sedangkan penumpang yang non Maluku yang fasilitas karantina untuk mereka sudah disiapkan," katanya.
Yang terjadi pada Rabu (1/4) kemarin itu ada sedikit miskomunikasi karena orang Maluku juga ditempatkan bersama-sama dengan yang non Maluku di LPMP Waiheru.
"Menurut laporan ada beberapa yang tidak memiliki kartu tanda penduduk, akhirnya mereka juga ditempatkan di situ," tegasnya.
Hanya saja karena mereka orang Maluku yang mau melanjutkan perjalanan ke Pulau Seram, Pulau Buru, dan pulau lainnya merasa kenapa ditampung di lokasi karantina LPMP tersebut, sementara yang non Maluku tenang-tenang saja.
Akibatnya terjadi aksi protes, padahal situasinya juga masih pagi dan makanan juga sementara disiapkan.
"Kejadiannya bukan tengah hari tetapi masih pagi tetapi kalau mereka bilang kelaparan itu relatif dan tim bukan bermaksud menghindar namun saya selaku pelaksana di posko sangat meminta maaf dan mudah-mudahan tidak terulang sekaligus menjadi evaluasi di lapangan," akui Kasrul.
