DPRD : Masyarakat Maluku tidak perlu khawatirkan vaksin COVID -19 dari Sinovac

Ambon (ANTARA) - Anggota komisi IV DPRD Maluku, Andi Munaswir mengingatkan masyarakat untuk tidak perlu merasa khawatir dengan rencana pemerintah memberikan vaksin COVID-19 dari Sinovac.

"Beredarnya berita-berita miring terkait keamanan dan kehalalan vaksin ini telah membuat kepanikan di tengah masyarakat," kata Andi di Ambon, Selasa.

Menurut dia, harus diketahui bahwa sebelum diedarkan, vaksinnya perlu diuji secara klinis terlebih dahulu kepada manusia sehingga untuk vaksin COVID-19 sudah melalui fase seperti itu dan objek penelitian adalah masyarakat Indonesia sendiri.

Memang ada vaksin dari luar itu diteliti untuk masyarakat luar karena terkadang karakteristiknya berbeda.

Vaksin ini memang berasal dari Cina tetapi praktisnya sudah diuji klinik di Indonesia khususnya untuk ribuan masyarakat Bandung, Jawa Barat dengan rentang usia 18 tahun hingga 59 tahun.

Uji klinik ini sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga tampil sebagai relawan ujicoba vaksin tersebut dan tidak ada keluhan.

"Memang keluhan biasa seperti keram, pegal, atau deman itu hal yang wajar dan sifat semua vaksin terkadang begitu karena efek dari masuknya bahan kimia lain ke dalam tubuh," ujar Andi.

Namun setelah ujicoba vaksin untuk ribuan masyarakat Bandung sejauh ini aman-aman saja, sebab Balai Pengawasan Obat dan Makanan RI juga telah memberikan izin untuk diedarkan.

"Kalau dikatakan ada rasa kekhawatiran masyarakat karena ada kasus, namun itu terjadi di luar negeri dan vaksinnya juga tidak sama dengan yang sudah diedarkan di Indonesia," tandas Andi.

Contohnya di Amerika Serikat, ada orang yang mengalami kejang namun vaksinnya berbeda dengan yang di Indonesia yakni vaksin Sinovac dan telah diuji secara klinik.

Untuk masalah keamanan dan kehalalan juga sudah diuji sehingga dikatakan sebenarnya tidak ada masalah.

"Kebetulan ini merupakan sesuatu hal yang baru sehingga membuat sebuah phobia yang berlebihan bagi masyarakat, tetapi diharapkan agar tidak perlu merasa cemas atau takut yang berlebihan," kata Andi. 

Karena memang sudah dilakukan uji klinis dan tidak menimbulkan persoalan apa pun sehingga ke depannya masyarakat tidak perlu merasa kecemasan yang berlebihan.

Jika dikatakan Maluku masuk zona hijau pandemi COVID-19, menurut Munaswir, yang namanya status zona itu bisa berubah-ubah.

Tetapi perlu diingat secara persentanse dibandingkan angka nasional, meski pun jumlah kasus di Maluku lebih sedikit karena dilihat dari jumlah populasi penduduk dengan jumlah warga yang terinfeksi.

Kondisi itu hanya dipakai untuk gambaran penentuan zona dan bukan untuk penentuan jumlah vaksin yang dibutuhkan.

Kalau untuk penentuan jumlah vaksin ke suatu daerah digunakan asumsi dua per tiga artinya dua per tiga dari total populasi penduduk sehingga jatah untuk semua provinsi seperti itu standarnya.

Populasi penduduk Maluku 1,8 juta orang maka jatahnya adalah 1,2 juta vaksin yang harus didistribusi ke 11 kabupaten/kota dengan asumsi penduduk berusia dewasa antara 18-59 tahun.

Tetapi setelah dihitung menurut Ketua Gustu Penanggulangan COVID-19 provinsi bahwa jumlah penduduk rentang usia 18-59 tahun di Provinsi Maluku hanya 900.000 jiwa.

"Artinya kita di Maluku memiliki kelebihan 300.000 vaksin COVID-19 dan secara otomatis seluruh masyarakat akan kebagian," ujarnya.

Belum lagi orang yang sudah pernah terpapar virus corona tidak boleh divaksin karena mereka yang berhasil sembuh sudah tercipta vaksin alami di dalam tubuhnya.

Sekarang menyangkut persoalan pendistribusian vaksinnya ke 11 kabupaten dan kota di Maluku yang karakteristik wilayahnya kepulauan.

Sementara kondisi vaksinnya tidak boleh ada pada suhu yang tinggi, sehingga mudah-mudahan peralatan yang disediakan itu memadai dan dalam jumlah yang banyak.

Dalam mendapatkan vaksin asal Cina ini, Indonesia bekerjasama dengan negara tersebut termasuk negara lain seperti Arab Saudi yang melakukan kerjasama serupa.

Sehingga awalnya muncul isu halal dalam penggunaan vaksin dimaksud, tetapi harus diingat bahwa Arab Saudi yang merupakan pusat peradaban Islam juga menggunakannya jadi tidak perlu diragukan.