Jakarta (ANTARA) - Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad menilai keputusan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali hingga Minggu, 25 Juli dinilai sudah tepat.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa malam, Riris Andono Ahmad meminta semua kalangan masyarakat harus mendukung keputusan tersebut, agar kasus harian COVID-19 bisa turun sesuai target.
Ia menambahkan PPKM Darurat jilid pertama pada 3-20 Juli, belum berhasil menurunkan kasus harian. Pemerintah sendiri menargetkan PPKM Darurat bisa menurunkan kasus COVID-19 hingga menjadi 10 ribu per hari.
"Kalau belum turun, kan harus diperpanjang. Kalau memang mau turun sampai targetnya 10 ribu kasus covid harian," katanya.
Baca juga: Pemerintah salurkan bantuan beras bagi 120.129 keluarga di Maluku, begini penjelasannya
Riris mengatakan, PPKM Darurat jilid pertama belum berdampak siginifikan karena masih banyak masyarakat belum membatasi aktivitas.
Karena itu, dia menyarankan agar sebagian besar atau 70 persen masyarakat tetap di rumah masing-masing selama PPKM Darurat. "Itu baru kemudian akan ada penurunan signifikan," katanya.
Menurut dia, sebagian masyarakat resisten dengan PPKM Darurat dengan menganggap kebijakan itu tidak efektif. Pandangan seperti itu harus diubah agar PPKM Darurat berhasil menurunkan kasus harian COVID-19. "Padahal bukan PPKM-nya yang tidak efektif," tuturnya.
Ia berpendapat PPKM Darurat tidak berjalan sesuai rencana karena pemerintah daerah belum berani memaksa warga tinggal di rumah masing-masing.
Baca juga: Hadapi badai pandemi COVID-19 perlu upaya maksimal bukan lagi optimal
Ke depan, lanjut dia, pemerintah perlu menegakkan aturan secara konsisten. Menurut Riris, aturan PPKM Darurat yang pemerintah pusat buat sudah sangat jelas, sehingga seharusnya pemerintah daerah tidak bingung lagi menegakkannya.
"Harus dipastikan orang-orang tinggal di rumah, tidak kemudian pergi ke tempat lain. Di luar negeri lockdown, orang tinggal di rumah, mereka benar-benar tinggal di rumah. Masalah penegakan aturan, bagaimana itu bisa benar-benar ditegakkan," ujarnya.
Riris mengatakan sanksi denda layak bagi pelanggar PPKM Darurat. Negara lain pun menerapkan sanksi denda agar kebijakan pembatasan masyarakat efektif. Namun, jangan sampai petugas di lapangan bermain-main dengan sanksi denda karena itu bisa jadi masalah baru.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021.
"Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," kata Presiden Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa malam.
Baca juga: Polda Malut salurkan Bansos ke warga yang daerahnya terapkan PPKM MIkro, begini penjelasannya
Baca juga: Asyik, pemerintah tambah dana Kartu Prakerja jadi Rp30 triliun
