Ternate (ANTARA) - Polda Maluku Utara terus berupaya memaksimalkan pendisiplinan prokes COVID-19 melalui pengecekan tindakan di lapangan maupun di media elektronik kepada masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi.
"Upaya ini didukung kerja sama dari berbagai pihak, seperti TNI, Nakes, organisasi masyarakat serta instansi terkait lainnya untuk terus memantau dan menangani peredaran virus COVID-19 di Malut," kata Wakapolda Malut, Brigjen Pol Eko Para Setyo Siswanto, di Ternate, Sabtu.
Dia menyatakan, Polda Malut bersama tim Satgas COVID-19 terus turun ke lapangan untuk member edukasi dan pengawasan, terutama displin dalam protokol kesehatan.
Oleh karena itu, Wakapolda Malut meminta agar peran pemangku kepentingan di tingkat kelurahan agar lebih di maksimalkan.
"Kami juga mendorong Lurah, RT/RW, Tenaga kesehatan di tingkat Kelurahan bersama Babinkamtibmas agar selalu memantau perkembangan pasien COVID-19, melihat kekurangan serta kebutuhan apa yang harus dipenuhi serta mendata pasien yang sementara melaksanaakn isolasi mandiri di rumah," katanya.
Sehingga, dirinya mengajak kepada para petugas, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di kelurahan agar dapat menjadi contoh, laksanakan vaksinasi beri edukasi kepada masyarakat bahwa Vaskin Covid-19 itu aman dan halal untuk digunakan.
Dalam kegiatan pengecekan penanganan pandemi COVID-19 Wakapolda Malut melihata langsung aktivitas warga dalam menerapkan protokol kesehatan guna memutus rantai penularan virus COVID-19.
Sementara itu, Kalangan DPRD Kota Ternate, berharap agar tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 untuk lebih mengutamakan cara-cara pendekatan humanis dalam mencegah adanya kerumunan di tempat public.
Anggota DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif misalnya ketika dihubungi sebelumnya mengapresiasi tugas-tugas tim Satgas COVID-19 dalam mengantisipasi adanya kerumunan guna mencegah meningkatnya penyebaran COVID-19.
Akan tetapi, dia mengimbau tim Satgas COVID-19 lebih menggunakan pendekatan-pendekatan yang manusiawi, karena banyak video yang beredar di daerah lain terkait penanganan COVID-19 dengan pembatasan dan lainnya, dimana orang-orang dibatasi berjualan, aktifitas masyarakat dibatasi, sehingga harus lebih humanis.
Olehnya itu, kata Nurlela, pada prinsipnya ini memang tupoksinya Satgas, namun apa yang terjadi tadi, justru tidak sesuai dengan harapan DPRD khususnya Komisi III yang juga membidangi penanggulangan bencana non alam, karena secara psikologi dan mental masyarakat lebih terganggu.
Sehingga, dirinya berharap, Kota Ternate terlebih kepada Satgas COVID-19 dalam mencegah adanya kerumunan di tempat umum lebih utamakan pendekatan secara humanis.
"Jangan lagi pertontonkan cara-cara yang terlihat kasar, petugas Satgas tidak perlu lagi berargumen dan bersikap kasar terhadap masyarakat, harus menyampaikan hal-hal yang edukatif dan sosialisasi soal pentingnya penerapan protokol kesehatan guna menghindari penyebaran COVID-19," ujarnya.
