Duta Parenting Maluku evaluasi penurunan kekerdilan di MBD, intensifkan Monev

Ambon (ANTARA) - Duta parenting Maluku,  Widya Pratiwi berkunjung ke kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) untuk memonitor dan mengevaluasi (monev) upaya penurunan angka stunting atau kekerdilan di wilayah perbatasan tersebut.

"Kunjungan ini untuk memastikan upaya penanganan kekerdilan di kabupaten MBD berjalan lancar," kata Widya saat tiba Tiakur, ibu kota kabupaten MBD, Senin.

Saat tiba di kabupaten yang berbatasan dengan negara  tetangga Timur Leste, istri Gubenrur Maluku, Murad Ismail itu, menyempatkan diri mengunjungi posyandu Cempaka di Desa Wakarleli, Kecamatan Moa Lakor untuk menyerahkan sejumlah bantuan.

Bantuan yang diserahkan berupa ratusan paket makanan tambahan berupa ikan olahan yang diproduksi UMKM untuk menambah nutrisi bagi anak dan balita, serta timbangan digital untuk membantu penimbangan berat badan balita di posyandi tersebut.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada  2018, kekerdilan di Maluku berada di angka 31,4 persen. Tiga kabupaten yang menjadi fokus perhatian pemerintah untuk menekankan angka kekerdilan berada di Seram Bagian Barat, Maluku Tengah dan Kepulauan Aru. 

Provinsi Maluku termasuk daerah di Indonesia dengan jumlah balita penderita kekerdilan cukup tinggi berdasarkan standar World Health Organization (WHO). 

Status ini ditetapkan berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) tentang prevalensi (jumlah penderita  dalam populasi) balita kekerdilan di Maluku dari tahun ke tahun.

Menurut Widya yang juga Ketua Umum Tim Penggerak PPK Provinsi Maluku, salah satu upaya menurunkan angka kekerdilan di Maluku adalah memastikan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di puskesmas dan posyandu berjalan dengan baik dan lancar.

"Kondisi geografis Maluku yang merupakan daerah kepulauan membuat akses ke pelayanan kesehatan masih sulit untuk dijangkau, sehingga memperkuat posisi posyandu sebagai wadah yang memegang peranan penting dalam upaya pencegahan kekerdilan," katanya. 

Melalui Posyandu kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak dapat dipantau serta dilakukan intervensi pada 1.000 hari pertama kelahiran. 

Karena itu, Widya meminta para ibu hamil untuk rajin memeriksakan kondisi kehamilannya di posyandu, termasuk ibu-ibu yang memiliki balita.

Dia mengajak semua pemangku kebijakan untuk ikut berperan dan bertanggung jawab untuk mengatasi kekerdilan sekaligus melakirkan generasi penerus yang unggul dan cemerlang.

"Para para kepala desa, lurah dan elemen masyarakat lain ikut memperhatikan agar semua posyandu di Maluku Barat Daya dapat berfungsi dengan baik dan menjadi garda terdepan lahirnya generasi unggul masa depan Maluku," tandasnya.