Ambon (ANTARA) - Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku, Benhur Watubun mengatakan, dalam rapat kerja nasional PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta pada tanggal 21-23 Juni 2022, salah satu keputusannya adalah meminta proses penghapusan honorer ditangguhkan sampai tahun 2025.
"Yang cukup urgensi adalah masalah tenaga honorer di bidang pendidikan dimana jumlah guru tetap pada setiap sekolah di Maluku juga masih sangat berkurang," kata Benhur di Ambon, Rabu.
Bahkan ada sekolah di wilayah pelosok yang jumlah guru berstatus PNS hanya satu atau dua orang yang menjadi kepala sekolah lalu dibantu tenaga honorer.
Baca juga: DPRD Kota Ambon dorong tenaga honorer ganti guru yang pensiun, perhatikan nasibnya
Jadi kalau kebijakan pemerintah untuk menghapus honorer tahun 2023 tentunya akan berdampak terhadap para siswa di sekolah-sekolah yang jumlah gurunya memang sangat terbatas.
"Untuk itu dalam Rakernas PDI Perjuangan, partai telah memutuskan sejumlah point terkait Pemilu 2024 dan termasuk salah satu adalah meminta pemerintah menunda penghapusan honorer hingga 2025," ucap Benhur.
Sehingga partai berlambang kepala banteng moncong putih ini juga akan terus mengawal usulan tersebut agar bisa dipertimbangkan oleh pemerintah.
"Intinya kita mendukung kebijakan pemerintah melakukan penghapusan honorer, tetapi untuk masalah waktunya diharapkan ada pertimbangan secara baik dan cermat," kata Benhur.
Baca juga: DPRD Maluku: Honorer diatur pihak ketiga jangan timbulkan masalah baru
Baca juga: Persiapan penghapusan tenaga honorer, Pemkot Ambon lakukan identifikasi pegawai
