Ternate (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut), Samsuddin A Kadir memaparkan sejumlah isu strategis dan permasalahan infrastruktur yang dihadapi daerah itu, terutama terkait kebutuhan infrastruktur.
"Malut masih perlu peningkatan sarana dan prasarana perhubungan antarkawasan, terutama peningkatan jumlah dan frekuensi angkutan, baik untuk angkutan darat, laut, maupun udara," kata Samsuddin di hadapan anggota Komisi V DPR-RI saat melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara, Jumat.
Dia menyatakan, pada Rapat Koordinasi antara Komisi V DPR RI dengan mitra kerja dan Pemprov Maluku Utara dalam rangka Reses Masa Persidangan V (2021-2022) bertempat di Royal Resto itu, tentunya isu strategis dan permasalahan infrastruktur yang disampaikan kepada dewan.
Menurut Samsuddin, perlunya peningkatan cakupan layanan air bersih, persampahan, dan layanan pembuangan limbah domestik.
Baca juga: Bupati Thaher: Jembatan Reyamru ambruk, direspon cepat DPRD dan Pemprov Maluku
Selain itu, dalam hal peningkatan konektifitas wilayah, perlu peningkatan kemantapan jalan nasional maupun daerah, sehingga konektivitas yang mengandalkan kombinasi antarmoda dapat terselenggara dengan baik sampai ke pusat-pusat kegiatan ekonomi / permukiman di setiap kabupaten
Sehingga, untuk pembangunan desa, masih terbatasnya infrastruktur dasar di desa, banyak penduduk desa yang masih tergolong kurang sejahtera (miskin) dan desa di Provinsi Maluku Utara belum ada yang masuk kategori desa mandiri sesuai hasil pemetaan IDM 2020 sehingga perlu ada intervensi kebijakan.
Sementara untuk percepatan pembangunan Kota Baru Sofifi dibutuhkan payung hukum terhadap pelaksanaan pembangunan di Ibukota Provinsi Maluku Utara, karena sampai saat ini Sofifi masih berstatus sebagai kelurahan dari kecamatan Oba Utara dan berada di bawah wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan.
Orang nomor tiga di Maluku Utara ini berharap, kunjungan Komisi V DPR RI yang diketuai Wakil Ketua Komisi V DPR-RI H Andi Iwan Darmawan Aras ini dapat dimanfaatkan oleh mitra kerja dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi serta kolaborasi dalam membangun Provinsi Maluku Utara yang lebih maju dan sejahtera.
Baca juga: Berikut ini tiga proyek dermaga pelabuhan yang akan dibangun di Malut, investasinya ratusan miliar
