Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku dan PT Telkom Witel Maluku berkomitmen mewujudkan akses layanan internet di Wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar atau 3T sebagai bukti kehadiran pemerintah.
"Semakin pesatnya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka PT Telkom bersama operator telekomunikasi, agar dapat bekerja sama dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Maluku, untuk menyediakan akses layanan internet yang terjangkau di masyarakat, " kata Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Maluku, Hari Basalamah, di Ambon, saat seminar satu data Indonesia dan internet desa, Senin.
Ia mengatakan, mewujudkan akses layanan internet sejalan dengan program Maluku digital merupakan salah satu dari delapan program unggulan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2019- 2024.
"Program Maluku digital harus segara diaplikasikan, sehingga digitalisasi ini tidak lagi berbasis sektoral tetapi satu pintu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika," katanya.
Baca juga: PLN hadirkan listrik daerah 3T di Pulau Taliabu Malut, investasi di satu desa sampai Rp1 miliar
Selain itu katanya, kebijakan satu data Indonesia di Provinsi Maluku telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Maluku no 80 tahun 2022, tentang sistem satu data serta pembentukan forum satu data, melalui keputusan Gubernur Maluku no 413 tahun 2022.
"Dengan demikian saya mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung sepenuhnya kebijakan satu data Indonesia, guna mewujudkan tersedianya data yang akurat, mutakhir dan terpadu, serta dapat dipertanggung-jawabkan sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan di Provinsi Maluku, " katanya.
Baca juga: Lantamal IX Ambon dukung Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2022 di wilayah 3T Maluku
General Manajer PT Telkom Witel Maluku, Haris Setyawan menyatakan, seminar satu data Indonesia dan internet desa merupakan tindak lanjut pertemuan dengan Gubernur Maluku, sebagai bagian kesatuan penyediaan infrastruktur telekomunikasi.
"Kami bersama bersama tim Gubernur percepatan pembangunan memformulasikan daya dukung pemerintah disinkronkan untuk menyiapkan jaringan internet sampai ke tingkat desa, " katanya.
Saat ini katanya, 50 persen desa di Maluku belum terlayani akses internet, karena itu Telkom melalui teknologi dan lisensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan Pemprov Maluku, melalui kerja sama guna memberikan layanan dan pemerataan akses internet sampai ke level desa.
"Secara waktu kita siap mulai Oktober 2022, secara sistem kita mulai uji coba di tahun 2022 di wilayah Ambon, ke depan kami berharap dapat mewujudkan target yang ditetapkan Pemprov Maluku maupun Pemerintah kabupaten dan kota," katanya.
Baca juga: Bupati Malra tegaskan mobil perdesaan bukan untuk pribadi, kelola secara bertanggungjawab
