Menteri ESDM tekankan implementasi karbon netral harus akuntabel-transparan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menekankan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan proyek-proyek karbon netral (Net Zero Emission/NZE) agar lebih akuntabel dan transparan.

Menurut Menteri ESDM, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Rabu, pelaksanaan proyek transisi energi bersih tersebut perlu mendapat dukungan dari lembaga audit di masing-masing negara G20.

"Lembaga audit keuangan memiliki peran penting dalam memastikan terselenggaranya Program NZE secara konsisten yang akuntabel dan transparan," kata Menteri Arifin pada Supreme Audit Institution G20 (SAI20) Summit di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (30/8/2022).

Kehadiran lembaga audit diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan transisi energi yang konkret. "Ini akan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga sektor publik baik dari sisi efektivitas program dan kebijakan," ujarnya.

Sejauh ini Pemerintah Indonesia telah berupaya menciptakan ekonomi hijau (green economy) dengan mengembangkan proyek-proyek yang bankable, memasukkan faktor pendukung untuk investasi pertumbuhan hijau, merancang instrumen ekonomi dan kebijakan yang inovatif, hingga menerapkan tata kelola yang baik untuk menjaga iklim investasi terbarukan yang kondusif.

"Energi baru dan terbarukan punya potensi untuk menjadi penggerak industri lokal, investasi dan penciptaan lapangan kerja serta memastikan ketahanan energi dan mitigasi perubahan iklim," ungkap Menteri ESDM.

Baca juga: Menteri ESDM Arifin paparkan progres entitas khusus batu bara

Untuk itu, sambungnya, pemerintah berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi informasi non-keuangan, seperti kebijakan berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk mendukung proses transisi energi bersih.

Upaya lain yang ditawarkan Menteri Arifin adalah meningkatkan aksi kolaborasi antar-kementerian dan pemangku kepentingan terkait dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek strategis.

"Agar sesuai koridor dan mengantisipasi adanya penyelewengan demi mempercepat pembangunan ekonomi yang akuntabel," ujarnya.

Ia berharap semua pihak terkait dapat membantu pelaksanaan audit, memberikan akses terhadap data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pemeriksaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia telah memiliki peta jalan untuk mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat untuk mendukung pelaksanaan ekonomi hijau. Ekonomi dan skema pendanaan merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan transisi energi.

SAI20 merupakan forum yang dibentuk untuk berkontribusi dalam komunitas G20, khususnya dalam menanggapi kebutuhan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas global, terutama dalam situasi dan pascapandemi, untuk percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).



 Baca juga: Menteri ESDM: Pemerintah masih bahas kenaikan harga Pertalite