Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong pemerintah 11 kabupaten/kota di daerah itu untuk menggencarkan operasi pasar murah sebagai salah satu langkah menekan inflasi yang tinggi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Bupati - Wali Kota sudah diinstruksikan melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga di pasaran, terutama komoditi bahan pangan sebagai pemicu inflasi," kata Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie di Ambon, Sabtu.
Pemprov Maluku sendiri melalui sinergis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku juga telah melakukan operasi pasar murah selama sepekan di lima pasar tradisional di Kota Ambon pada awal September 2022. Operasi pasar itu sebagai upaya implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Baca juga: Pemkot Ambon alokasikan anggaran bansos Rp3,5 miliar untuk subsidi Bansos dan tekan inflasi
Operasi pasar untuk menjaga harga pangan tetap stabil, baik kebutuhan pokok atau bahan makanan yang dikategorikan sebagai pangan pemicu inflasi seperti sayur mayur, cabai, dan bawang.
Selain itu, instansi teknis seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus memantau perkembangan harga maupun stok kebutuhan pokok yang tersedia, termasuk bekerja sama dengan distributor maupun Bulog untuk mendatangkan stok dari Surabaya, Jawa Timur maupun Makassar, Sulawesi Selatan
Selain itu, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antar daerah (KAD) pemenuhan komoditas bawang merah antara pelaku usaha di Kota Ambon dengan kelompok tani di Kabupaten Brebes dan Probolinggo.
Langkah lain yang telah dilakukan yakni gerakan penanaman cabai dan bawang merah serentak di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. "Gerakan tanam cabe dan bawang merah dilakukan mengingat dua komoditi ini turut menjadi pemicu inflasi yang tinggi di Maluku," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Ambon gencarkan operasi pasar murah guna tekan inflasi, begini penjelasannya
Penanaman serentak cabe dan bawang merupakan langkah cepat TPID Maluku bersama Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGPP) dengan menggagas kolaborasi multi pihak menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo serta instruksi Gubernur Maluku Murad Ismail untuk pengendalian inflasi di Maluku yang tergolong tinggi secara nasional.
Gerakan serentak tanam cabe dan bawang merah telah dilakukan pemerintah 11 kabupaten/kota di Maluku, dengan luas lahan masing-masing 100 hektare untuk cabe dan 66,4 hektare untuk bawang merah.
Tanaman cabe ditanam di Kabupaten Maluku Tengah 30 hektare, Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Buru masing-masing 20 hektare, serta Kota Ambon, kota Tual dan Kepulauan Aru masing-masing seluas 10 hektare.
Sedangkan bawang merah ditanam di Maluku Tenggara 34,3 hektare, Maluku Barat Daya (MBD) 7,1 hektare, Kota Tual (5 hektare), serta Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku Tengah masing-masing 10 hektare.
"Kami masih terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota serta berbagai instansi teknis untuk menurunkan inflasi di Maluku yang tergolong tinggi," ujarnya.
Baca juga: BI: Operasi pasar berhasil tekan laju inflasi Maluku dari dampak kenaikan harga BBM
Sekda juga bersyukur berbagai kebijakan yang dilakukan berhasil menekan laju inflasi Maluku pada September 2022 sehingga hanya mencapai 0,34 persen di tengah tekanan dari dampak penyesuaian harga BBM.
Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku capaian inflasi (September) tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,71 persen, dan capaian inflasi nasional yang tercatat 1,17 persen.
Inflasi Maluku pada September 2022 mencapai 0,34 persen (mtm) didorong oleh menurunnya harga komoditas hortikultura seperti cabai rawit, bawang merah, serta komoditas perikanan seperti ikan layang, ikan selar, dan ikan tongkol. Selama ini Maluku sangat rentan terjadi inflasi yang dipicu komponen bergejolak (volatile food) seperti dari komoditi bahan pangan.
Di sisi lain, penyesuaian harga BBM juga berdampak pada meningkatnya realisasi inflasi tahunan Provinsi Maluku menjadi sebesar 6,89 persen (yoy) pada September 2022. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya sebesar 6,65 persen (yoy).
Inflasi tahunan Provinsi Maluku pada September 2022 juga lebih tinggi dari capaian inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,95 persen (yoy), sekaligus lebih tinggi dari sasaran inflasi nasional pada rentang 3,0 kurang lebih 1 persen (yoy).
Peningkatan harga BBM ini secara khusus berdampak langsung pada meningkatnya tekanan harga pada kelompok transportasi. Inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 21,60 persen (yoy), meningkat signifikan dibanding dengan bulan sebelumnya sebesar 15,57 persen (yoy).
Baca juga: BPS: Inflasi Ternate 0,51 persen dipicu BBM dan tarif transportasi
