Ambon (ANTARA) - Universitas Pattimura (UnpattI) Ambon, Maluku, menekankan bahwa hasil riset terkait pengelolaan Teluk Ambon yang dilakukan Pusat Kolaborasi Riset Unpatti dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) jangan sebatas konsep.
"Hasil riset diharapkan dapat menentukan arah yang lebih tepat terutama dalam pengembangan dan pengelolaan ekosistem pesisir di Teluk Ambon yang diharapkan menjadi percontohan untuk teluk di Indonesia," kata Wakil Rektor I Unpatti Fredy Leiwakabessy, di Ambon, Selasa.
Ia mengatakan, pembentukan pusat kolaborasi riset sedikitnya ada lima hal yang dapat diimplementasikan, yakni menghasilkan data dan informasi yang sifatnya ilmu dasar dan terintegrasi.
Baca juga: Gerakan aksi muda jaga iklim pelihara ekosistem Teluk Ambon, patut diapresiasi
Kemudian, pola riset ini dapat menonjolkan kemampuan dan hasil riset untuk mengembangkan ketahanan pangan melalui sektor perikanan dan kelautan serta memberikan kontribusi sumberdaya bagi kesehatan.
Selain itu, dapat mengetahui potensi pariwisata di Teluk Ambon, dan dengan riset dapat dilakukan kolaborasi pengembangan kewirausahaan, sehingga ada kontribusi bagi pemerintah daerah.
"Kami juga berharap hasil riset tersebut bermanfaat dan dipublikasikan di jurnal artikel nasional dan internasional," katanya.
Baca juga: 50 penyelam bersihkan sampah di Teluk Ambon, dukung Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut
Ketua Pusat Kolaborasi Riset (PRK) Gino V Limmon menyatakan PRK dibentuk atas inisiasi peneliti BRIN dan Unpatti, dengan skema pendanaan dari BRIN.
"Awalnya kita mengusulkan tata kelola Teluk Ambon yang diharapkan bisa menjadi percontohan atau tata kelola teluk di Indonesia yang pada umumnya sudah rusak, tetapi kepala BRIN meminta untuk memperluas menjadi pusat kolaborasi riset ekosistem perairan di kawasan timur Indonesia,," katanya.
Ia menjelaskan, riset yang dilakukan fokus pada rehabilitasi ekosistem yang sudah rusak, salah satu prioritasnya adalah terumbu karang, lamun, dan mangrove di Teluk Ambon yang semakin rusak.
"Kami berharap riset yang dilakukan dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan atau rencana kerja ke depan atau menjadi kebijakan berbasis bukti," katanya.
Baca juga: Puluhan kapal nelayan "sailing pass" meriahkan HUT ke-77 TNI di Teluk Ambon
