Mayjen Ruruh, di Ambon, Selasa, membenarkan sinergi atau kebersamaan dengan seluruh pemangku kepentingan sangat penting demi menciptakan situasi wilayah yang aman dan kondusif.
"Tanggung jawab besar yang harus diemban oleh pimpinan TNI-Polri maupun pemerintah daerah adalah proses penyelesaian konflik Haruku, terutama rekonsiliasi pihak-pihak yang bertikai serta pemulangan warga Kariuw ke negeri asalnya pada Desember 2022," ujar Pangdam.
Karena itu, mantan Kabinda Aceh ini memandang silaturahmi bersama Forkopimda Maluku serta berbagai pemangku kepentingan di rumah dinasnya di kawasan Ari Salobar pada Senin (7/11), sangat penting dilaksanakan untuk menyatukan persepsi dan langkah bersama mengawal jalannya pembangunan di Maluku, termasuk penyelesaian konflik sosial di Pulau Haruku, sehingga bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut.
Baca juga: Pemkab Maluku Tengah minta dukungan TNI pulangkan korban konflik Haruku
Pangdam menyebutkan, langkah penyelesaian konflik sosial di Pulau Haruku saat ini memasuki tahapan rekonsiliasi antara pihak-pihak bertikai, dan perlu dikawal semua pihak agar berjalan lancar dan menghilangkan dendam, sekaligus membangun kembali rasa persaudaraan antarwarga.
"Harapannya nanti warga Kariuw yang sementara ditampung di Negeri Aboru bisa dikembalikan ke negeri mereka. Karena itu, mohon dukungan seluruh pihak mudah-mudahan upaya penyelesaian konflik berjalan lancar," katanya lagi.
Baca juga: Pj Bupati Malteng siap selesaikan sengketa wilayah dan konflik Haruku, begini penjelasannya
Silaturahmi tersebut dihadiri Komandan Lantamal IX/Ambon Brigjen TNI Said Latuconsina, Danguspurla Koarmada III Laksamana Pertama TNI Ashari Alamsyah, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Jan De Fretes, Kajati Maluku Edyward Kaban, Kabinda Maluku Brigjen TNI Anton Irianto Popang, Danrem 151/ Binaiya Brigjen TNI Maulana Ridwan, Penjabat Wali Kota Ambon
Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marassabessy sebelumnya menyatakan, bahwa rumah rusak akibat konflik Haruku sejumlah 300 unit, yang terdiri dari 209 unit rumah rusak berat dan 91 rumah rusak ringan, tidak ada rumah yang rusak sedang. Selanjutnya 209 unit rumah rusak berat akan diverifikasi oleh BNPB dan dananya segera diajukan.
Terkait upaya rekonsiliasi Pemda Maluku Tengah telah berupaya untuk menghadirkan kelompok yang bertikai yakni Negeri Kariu dan Pelauw.
Sedangkan perbaikan 91 unit rumah rusak ringan segera dilaksanakan melalui program Safari Umat yang melibatkan TNI, Polri, tokoh masyarakat, Sinode GPM dan MUI setempat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pangdam Pattimura perkuat sinergi untuk penanganan konflik Haruku
