Distan tetapkan "off taker" untuk pasarkan produk kedelai dari Maluku

Ambon (ANTARA) - Dinas Pertanian Maluku menetapkan PT. Kedelai Inti Raya sebagai off taker atau avalis untuk menangani pembiayaan dan memasarkan produksi kedelai dari provinsi tersebut.

"PT. Kedelai Inti Raya telah ditetapkan sebagai off taker atau penjamin pembelian hasil panen kedelai di Provinsi Maluku," kata Kepala Dinas Pertanian Maluku Ilham Tauda, di Ambon, Kamis.

Penunjukan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pembelian kedelai oleh PT. Kedelai Inti Raya dengan pemerintah tiga daerah di Maluku yang mengembangkan kedelai yakni Maluku Tengah, Seram Bagian Timur (SBT), dan Maluku Tenggara.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Direktur PT. Kedelai Inti Raya Erick Teguh Herwinda dengan Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Maluku Tengah Arsad Slamat, Kadis Pertanian Kabupaten SBT Hasanuddin Kilian, dan Kadis Pertanian Maluku Tenggara Felix B. Tethool di Ambon pada 19 Desember 2022.

Baca juga: Harga kedelai naik tajam, Primkopti ikut bersuara


Penandatanganan PKS disaksikan langsung Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy, Bupati SBT Abdul Mukti Kelioba dan Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun serta Kadis Pertanian Maluku.

Menurutnya, provinsi Maluku mulai mengembangkan komoditas kedelai pada lahan seluas 4.750 hektare yang tersebar di Maluku Tengah seluas 3.250 hektare, SBT 1.000 hektare dan Maluku Tenggara 500 hektare.

"Perjanjian yang ditandatangani itu berlaku untuk jangka waktu satu musim tanam yakni tahun 2022, terhitung sejak ditandatangani hingga berakhirnya pembelian hasil kedelai," katanya.

Berdasarkan ketentuan perusahaan itu akan membeli kedelai dari kelompok petani dengan harga Rp9.000/kg kering dengan ketentuan kadar air dan kelembaban atau moisture content (MC) biji kedelai maksimum 13,0 persen.

Apabila kadar kelembaban mencapai di atas 13,0 persen, maka akan dikembalikan kepada kelompok tani untuk proses pengeringan ulang. Sedangkan kotoran dari biji kedelai adalah maksimum 1 persen, jika lebih maka akan dilakukan pemotongan atas berat kedelai.

Baca juga: Petani Ambon Tanam Perdana Kedelai


Selain itu, biji mati, rusak dan atau biji berwarna hitam maksimum 1 persen, dan jika melebihi ketentuan itu maka akan dilakukan pemotongan atas berat kedelai.

Dia menambahkan, pengembangan kedelai di Maluku merupakan bagian dari rencana Kementerian Pertanian memfasilitasi pengembangan kedelai seluas 52 ribu hektare, dengan menggunakan pola offtaker sebagai avalis pembiayaan.

Maluku termasuk salah satu daerah prioritas pengembangan komoditas kedelai yang ditetapkan Kementerian Pertanian, sehingga pihaknya merasa berkewajiban mendorong petani untuk serius mengembangkannya.

"Prospek pengembangan kedelai di Maluku sangat bagus, hanya saja selama ini dikembangkan dalam skala terbatas dan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga saja, dan hasil produksinya sangat kecil," katanya.

Baca juga: Produksi Jagung dan Kedelai di Maluku Naik


Karena menjadi daerah prioritas,  pengembangan kedelai di lahan ribuan hektare itu mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian baik bibit, pupuk, maupun alat mesin pertanian (alsintan).

Dinas Pertanian Maluku terus memotivasi petani untuk serius mengembangkan tanaman kedelai, mengingat saat ini Maluku termasuk daerah prioritas karena mendapatkan bantuan khusus dari Kementerian Pertanian.

Produktivitas kedelai di Maluku menurut Ilham diperkirakan mencapai 1,7 ton per hektare, jika seluruh lahan yang dikembangkan berhasil maka total produksi diperkirakan mencapai 6.500 hingga 8.000 ton dalam sekali panen.

Dengan tingkat produksi sebanyak itu, menurut Ilham, maka sudah dapat memenuhi kebutuhan kedelai di provinsi Maluku, di samping dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan di daerah lain.


Baca juga: Harga Kedelai Naik di Ambon