Ambon (ANTARA) - Universitas Pattimura melakukan sosialisasi reformasi birokrasi menuju Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk meningkatkan pelayanan dalam tridarma perguruan tinggi.
“Dengan reformasi birokrasi ZI WBK ini diharapkan pelayanan Unpatti lebih dipermudah serta mengedepankan asas transparansi,” kata Rektor Unpatti Prof Freddy Leiwakabessy dalam keterangan yang diterima di Ambon, Selasa.
Sosialisasi ini dihadiri oleh para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Maluku, para pimpinan universitas, pimpinan fakultas, tenaga pendidik serta kependidikan dalam lingkup Unpatti.
“Penerapan ZI menuju WBK dan WBBM bukan hal baru, implementasinya sejak tahun 2017 dan Unpatti di tahun ini akan menerapkan zona integritas secara konsisten di tingkat fakultas dan rektorat akan menjadi contoh penerapan WBK dan WBBM,” katanya.
Dijelaskannya Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi,” tuturnya.
Sementara itu, kata dia, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
“Diharapkan juga melalui pembangunan Zona Integritas ini Unpatti menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja yang ada di bawahnya, sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan,” katanya.
