Ternate (Antara Maluku) - Anggota DPD-RI asal Maluku Utara, Mudafar Sjah mengakui selama ini masalah tapal batas desa rentan memunculkan konflik, sehingga masalah itu harus segera dituntaskan sedini mungkin.
"Seringkali hanya gara-gara masalah tapal batas antar-desa, melahirkan konflik yang terjadi di tengah masyarakat," katanya di Ternate, Jumat.
Oleh karena itu, pemda kabupaten/kota diminta untuk intens menyelesaikan berbagai masalah tapal-batas di semua wilayahnya, hal ini tercermin dari konflik enam desa antara Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara yang belum tuntas.
Sehingga, dirinya menawarkan kepada pemda kabupaten/kota untuk giat-giat turun ke masyarakat, melihat berbagai permasalahan kemudian dicarikan solusi untuk menyelesaikannya tanpa melahirkan konflik.
Menyinggung masalah pilkada Malut, dirinya meminta agar masalah politik jangan sampai melahirkan konflik antar-pendukung yang terjadi saat ini dan diharapkan agar proses demokrasi mari kita hormati bersama-sama.
Mudaffar berharap agar masyarakat tetap menjaga kekompakan dan tidak terusik dengan berbagai isu-isu yang akan meretakkan hubungan kekeluargaan.
"Mari kita menjaga ketentaraman agar kondisi Malut pada saat pilkada nanti tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang bisa memecah belah hubungan persaudaraan yang telah dibangun saat ini," ujarnya.
Dirinya menyatakan, proses demokrasi melalui pilkada Malut harusnya dipahami oleh semua pihak bagaimana menerima berbagai perbedaan, bukan dijadikan sebagai ajang untuk permusuhan.
Anggota DPD Akui Tapal Batas Rentan Konflik
Jumat, 14 Maret 2014 11:22 WIB