Kepala BKP Dilaporkan Bagi Beras Jelang Pemilu

Ambon (Antara Maluku) - Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) A. Djay dilaporkan membagikan beras kepada warga di beberapa kecamatan dan mengarahkan mereka memilih calon anggota legislatif (caleg) tertentu saat Pemilu 9 April 2014.

"Saya mendapat banyak laporan dari warga bahwa Kepala BKP SBB dalam sepekan terakhir mendatangani warga dan membagi-bagikan beras sebanyak 10 kg per kepala keluarga (KK) dan mengarahkan warga untuk memilih dua adik kandung Bupati SBB pada Pemilu 9 April," kata caleg PDI Perjuangan Evert Kermite, di Ambon, Selasa.

Masalah tersebut juga telah dilaporkan kepada Panwas dan Bawaslu Maluku maupun Kabupaten SBB untuk segera menanganinya, karena dikategorikan pelanggaran berat.

Dikatakan, A. Djay mendatangi warga pada sejumlah desa di Kecamatan Waisala, Taniwel serta Desa Kaibobu, Ariate, Kamal dan Waisarissa, menggunakan mobil dinas serta beberapa truk yang mengangkut beras.

Saat bertemu warga, oknum pejabat Pemkab tersebut menyerahkan beras 10 kg per KK dan memerintahkan mereka untuk memilih dua adik Bupati SBB yang menjadi caleg yakni Matheis Gaspar Puttileihalat dan Wellem Puttileihalat.

Matheis Gaspar Puttileihalat terdaftar sebagai caleg Provinsi Maluku dari Dapil Maluku-V kabupaten Seram Bagian Barat dengan nomor urut dua (2), sedangkan Wellem Puttileihalat menjadi caleg DPRD Kabupaten SBB pada dapil Kecamatan Seram Barat, Taniwel.

"Puluhan ton beras itu disediakan untuk mengantisipasi bencana alam di SBB. Kenapa digunakan untuk kepentingan politik para penguasa," ujar Evert.

Masalah pembagian beras jelang Pemilu tersebut, katanya, telah dilaporkan kepada Panwas dan Bawaslu baik Maluku maupun kabupaten SBB, di mana diharapkan dapat segera menindak lanjutinya, sehingga tidak meresahkan masyarakat.

"Karena itu saya meminta Panwas dan Bawaslu untuk bertindak tegas mengusut dan memproses kasus ini sesuai perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Evert yang juga caleg DPRD provinsi Maluku dari Dapil Maluku-V yakni kabupaten SBB juga meminta Kapolda Maluku, Brigjen Pol. Murad Ismail untuk memerintahkan Kapolres setempat memanggil dan memeriksa Kepala BKP terkait kegiatan bagi-bagi beras

Evert juga menambahkan menerima laporan tentang intimidasi yang dilakukan para pejabat di SBB kepada para pegawai negeri sipil (PNS) untuk memilih caleg tertentu, dan jika tidak diikuti maka mereka terancam dimutasi.

"Beberapa keponakan saya yang menjadi PNS di SBB mengaku mendapat intimidasi dari para pejabat untuk memilih caleg tertentu dan termasuk keluarga Bupati. Jika mereka tidak memilih maka akan dimutasi," katanya.

Menurut Evert tindakan intimidasi maupun pembagian beras kepada warga jelang Pemilu 9 April merupakan pelanggaran berat yang perlu diusut tuntas karena mengebiri hak azasi masyarakat untuk menentukan aspirasi politiknya.

"Karena itu sekali lagi saya meminta Bawaspu, Panwas dan aparat kepolisian untuk mengusut kasus-kasus ini hingga tuntas, agar tidak menciderai proses politik dan demokratisasi di SBB," tandasnya.

Dia meminta warga SBB untuk tidak terpengaruh intimidasi yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut, serta tetap menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan hati nurani.