Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyubsidi transportasi dan biaya distribusi untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) wilayah Indonesia Timur sebagai upaya untuk mengendalikan harga bahan pokok di daerah itu.
“Setidaknya ada lima tantangan ketahanan pangan di wilayah Maluku, yaitu disparitas harga bahan pokok antar pulau yang cukup tinggi, fluktuasi harga bahan pokok yang tinggi akibat permintaan (demand) yang lebih besar dibandingkan penawaran (supply),” kata Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Jumat.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan wilayah Indonesia Timur.
Ia melanjutkan, selain dua hal di atas terdapat tiga hal lainnya yang menjadi permasalahan saat ini yakni ketersediaan bahan pokok bergantung pada pasokan dari daerah lain, distribusi bahan pokok menggunakan transportasi laut yang bergantung pada keadaan cuaca dan ketergantungan masyarakat terhadap beras SPHP.
"Sebagai contoh, harga beras medium di Ambon yang dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp13.500 per kilogram, di daerah perbatasan seperti Kabupaten MBD, KKT, Aru dan Maluku Tenggara, dijual Rp23.000 hingga Rp30.000 per kilogram, begitu juga dengan gula yang dijual di Ambon seharga Rp18.500 (HET), dijual dengan kisaran yang sama dengan harga beras di wilayah perifer tersebut," jelas gubernur.
Oleh sebab itu, sebagai solusi dari masalah di atas, gubernur menyampaikan, terdapat empat poin penting yang akan dipertimbangkan dengan serius di Maluku, salah satunya yakni subsidi transportasi dan distribusi bahan pangan pokok perlu ditingkatkan baik yang bersumber APBN maupun APBD.
“Secara teknis kami akan koordinasi dengan berbagai pihak,” ujar dia.
Tentunya, kata dia, hal itu membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, instansi vertikal TNI/Polri dalam rangka menghadirkan negara saat masyarakat membutuhkan.
“Perlu penyeragaman harga bahan pokok untuk daerah kepulauan melalui kebijakan bahan pangan pokok satu harga di wilayah Provinsi Maluku. Pemerintah juga akan membentuk BUMD pangan dalam rangka stabilisasi harga dan menjaga supply dan demand,” tuturnya.
Dirinya pun mengingatkan kembali kepada pemerintah pusat, agar beras SPHP segera disalurkan kembali, serta perlu adanya penyesuaian HET Beras SPHP regional tiga, yang mengatur HET beras SPHP di wilayah Maluku dan Papua.
"Kita tidak dapat terus menerus tergantung pada pasokan bahan pangan dari luar, kita punya kawasan lahan yang cukup luas, iklim yang berimbang antara curah hujan dan panas, dan tanah yang subur.” tutupnya.
