Ambon (ANTARA) - Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku mendorong demokrasi inklusif di Indonesia Timur melalui program penguatan masyarakat sipil, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan pengidap HIV.
"Demokrasi tidak cukup hanya dengan menyelenggarakan pemilu. Harus ada ruang partisipasi yang adil dan terbuka bagi semua kelompok, terutama mereka yang selama ini termarjinalkan," kata Direktur Eksekutif YPPM Maluku Naam Seknum, di Ambon, Senin.
Hal ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan konsolidasi pemangku kepentingan yang berlangsung di Ambon.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Democratic Resilience (Demres) yang dijalankan YPPM Maluku untuk meningkatkan ketahanan demokrasi di tengah tantangan politik uang, diskriminasi, dan rendahnya partisipasi publik.
Menurutnya, hasil pemilu dan pilkada beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya menghasilkan pembangunan yang inklusif. Banyak keputusan politik yang masih luput dari kepentingan kelompok rentan karena minimnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.
YPPM Maluku juga menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta tantangan besar dalam pengawasan pemilu yang bersih dan etis. Karena itu, peran masyarakat sipil dianggap sangat penting untuk mencegah regresi demokrasi.
“Partisipasi publik harus terus diperluas. Bukan hanya di bilik suara, tapi juga dalam mengawal kebijakan publik agar berpihak pada kepentingan umum,” tambah Naam.
Selain diskusi kebijakan, YPPM juga mengadakan pelatihan manajemen waktu dan penguatan motivasi bagi perempuan lokal, serta kampanye penghapusan stigma terhadap pengidap HIV.
“Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pendekatan menyeluruh untuk memperkuat kapasitas warga dalam memperjuangkan hak-haknya secara setara,” ujarnya.
Melalui konsolidasi dengan berbagai elemen mulai dari akademisi, jurnalis, tokoh agama, hingga organisasi pemuda YPPM Maluku berharap terbentuk jejaring masyarakat sipil yang solid dan siap menjaga nilai-nilai demokrasi dari tingkat lokal hingga nasional.