Ambon, 27/6 (Antara Maluku) - Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Maluku melakukan pengawasan stok vaksin di sejumlah apotik, pedagang besar farmasi (PBF) maupun Puskesmas di kota Ambon.
"Pengawasan dilakukan sejak tanggal 23 Juni 2016 di sejumlah layanan kesehatan untuk memastikan stok vaksin yang tersedia asli seperti yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia," kata Kepala BPOM Maluku Sandra Linthin di Ambon, Senin.
Pengawasan itu dilakukan berdasarkan surat edaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan agar seluruh Balai POM melakukan pengawasan dan penelusuran di seluruh sarana layanan kesehatan masyarakat.
Hasil pengawasan yang dilakukan menunjukkan seluruh vaksin yang dijual diambil dari penyalur resmi sehingga tidak mengalami kendala dalam pemenuhan vaksin.
Keberadaan vaksin palsu telah menimbulkan keresahan masyarakat terutama orang tua yang memiliki bayi dan balita yang paling banyak membutuhkan vaksin.
"Kita bersyukur selama ini stok vaksin yang ada di sejumlah puskesmas diperoleh dari penyalur resmi dan terpercaya, sehingga dipastikan penggunaanya juga tidak merugikan masyarakat," tandasnya.
Sandra mengatakan selain melakukan pengawasan di kota Ambon, tim juga mengawasi puskesmas dan apotik di sejumlah kabupaten di Maluku seperti Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB) dan Maluku Tenggara.
"Kita berupaya agar selain kota Ambon kabupatan lainnya di Maluku tidak ditemukan penjualan vaksin palsu. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak mengalami kerugian dan mengalami gangguan kesehatan," tandasnya.
Selama ini sistem pengawasan obat termasuk vaksin dilakukan BPOM sebelum beredar untuk evaluasi khasiat dan mutu obat-obatan.
Bahkan untuk vaksin lanjutnya mendapat perlakuan khusus yaitu dengan melakukan pengujian tiap batch, kemudian pengujian "post market".
"Jika sampai ditemukan kecurigaan kami minta untuk diamankan dan dilakukan pengujian," kata Sandra.
Ia menambahkan, jika ditemukan penjualan vaksin palsu, tentu tidak mendapat izin edar dari BPOM. Karena itu perlu ditelusuri lebih lanjut bagaimana vaksin palsu bisa sampai ke pelayanan kesehatan.
